Kunci Keberhasilan Tapera Menurut Peneliti UGM

MerahPutih.com - Pemerintah telah mengeluarkan aturan potongan gaji untuk Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Namun, aturan tersebut dikritik berbagai kalangan.

Peneliti Bidang Kajian Microeconomics Dashboard (Micdash) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Qisha Quarina menyebut, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bisa berhasil apabila dikelola secara transparan disertai mekanisme yang baik.

"Kebijakan Tapera dapat berhasil apabila terdapat transparansi dan mekanisme yang baik. Selain itu, diperlukan pula pengawasan dan evaluasi secara berkala," ujar Qisha dalam keterangannya.

Keberhasilan Tapera juga harus diikuti dengan pengawasan dan evaluasi secara berkala terutama terkait dengan manajemen pengelolaan dana nasabah.

Baca juga:

Dinilai Mempersulit Hidup, Program Tapera Bakal Diperkarakan ke MK hingga MA

Ia mengatakan, perlu dilakukan guna menghindari mismanajemen atau penyalahgunaan anggaran dan untuk mendorong peningkatan pemanfaatan dana bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mengakses perumahan layak huni.

Soal Tapera menjadi solusi tepat atau tidak, menurut Qisha, hadirnya Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah layak huni khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara, kepesertaan Tapera terdiri dari pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum dengan besar iuran simpanan sebesar 3 persen dari penghasilan yang dilaporkan setiap bulan.

Pengesahan PP Tapera masih menimbulkan banyak polemik dan penolakan khususnya dari asosiasi pengusaha dan buruh/pekerja yang terdampak langsung dari aturan tersebut.

Baca juga:

Sederet Alasan Program Tapera Wajib Ditolak Versi Buruh

Tapera dimaksudkan sebagai dana gotong royong untuk membantu pekerja berpenghasilan rendah dalam pembiayaan perumahan, namun di sisi lain dianggap memberatkan beban iuran pengusaha dan pekerja.

"Akar permasalahan utama dalam sektor perumahan di Indonesia saat ini bukan hanya pada tingginya harga rumah dan rendahnya penghasilan masyarakat saja," katanya. (*)