Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Penyaluran bantuan sosial atau bansos oleh pemerintah kepada masyarakat menjadi salah satu yang didalilkan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca juga:
Kucuran Bansos Beras oleh Bapanas Bukan Bagian Dari Perlinsos
Sebab, diduga bansos memiliki korelasi dengan kepentingan elektoral pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Oleh sebab itu, Ketua Tim Hukum Ganjar- Mahfud, Todung Mulya Lubis meminta agar, bansos diaudit. Menurutnya, upaya tersebut menjadi penting untuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah.
Baca juga:
Menkeu Jelaskan Anggaran Bansos Beras Bapanas 2024 Turun 30 Persen
“Kita tidak berprasangka terhadap pemerintah tapi audit itu demi transparansi, demi keadilan,” kata Todung kepada wartawan di gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4).
Kendati demikian, Todung menyatakan pihaknya bukan menolak adanya program bansos. Dia menyebut audit merupakan upaya untuk memperbaiki hal-hal strategis yang belum berjalan baik.
Baca juga:
Risma Tegaskan Kemensos Tidak Salurkan Bansos Berbentuk Beras
“Bukan berarti kita menolak bansos. Kita setuju bansos tapi banyak hal-hal strategis kita ungkapkan, kita diskusikan,” ujar Todung. (Pon)
