Headline

Kubu Daryatmo Klaim Miliki Bukti OSO Gelapkan Uang Rp200 miliar

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 21 Januari 2018
Kubu Daryatmo Klaim Miliki Bukti OSO Gelapkan Uang Rp200 miliar

Wakil Ketua Umum Hanura kubu Daryatmo, Sudewo berikan ketarangan pers kepada awak media (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Partai Hanura kubu Marsekal Madya (Purn) Daryatmo mengklaim punya bukti kuat atas penggelapan uang partai hingga Rp200 miliar yang diduga dilakukan Oesman Sapta Odang (OSO) saat masih menjabat sebagai Ketua Umum Hanura.

"Kami punya alat bukti, bukti transfer kepada OSO Sekuritas itu. Ada datanya. Jadi, (bukti) transfer kepada OSO Sekuritas semua itu sudah kami pegang," kata Wakil Ketua Umum Hanura kubu Daryatmo, Sudewo di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (21/1).

Sudewo menuturkan, bahwa OSO terindikasi kuat melakukan pelanggaran keuangan partai karena menggunakan kekuasaannya sebagai Ketum Hanura untuk meminta uang dari sejumlah pihak.

"Uang itu masuk ke rekening Oso Sekuritas, dari rekening Beni Prananto, yang dulunya sebagai bendahara umum, yang dapat perintah dari Pak Oso untuk mengambil dan memasukan uang itu," jelasnya.

Menurut Sudewo, total uang yang berkisar Rp200 miliar itu berasal dari berbagai sumber. Diantaranya, dari calon kepala daerah yang bakal maju di Pilkada 2018, dana Kesbangpol, dan dana partisipasi dari anggota DPR serta DPRD.

"Ada kisaran Rp 200 miliar yang terkumpul yang diduga diambil dari calon-calon kepala daerah yang langsung berhubungan dengan Pak Oso saat menjadi ketum. Ada dana juga Kesbangpol, ada juga dana partisipasi anggota DPR dan DPRD," ungkap dia.

Terkait dugaan penggelapan dana partai itu, kubu Daryatmo berencana melaporkan OSO ke pihak yang berwajib agar diselesaikan dalam ranah hukum yang berlaku.

Sudewo melanjutkan, sejumlah dokumen sedang dipersiapkan sebagai bahan untuk melaporkan ke Mabes Polri dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dia pun berharap OJK juga menggunakan wewenangnya untuk melakukan penyelidikan uang tersebut.

"Kami akan melaporkan dugaan penyimpangan keuangan ke Mabes Polri dan ke OJK. Biar menjadi penyelesaian dalam ranah hukum," pungkasnya.(Pon)

#Partai Hanura #Partai Politik #Oesman Sapta Odang
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Hanura Usul Sistem Proporsional Setengah Terbuka untuk Pemilu 2029, Partai Diberi Peran Tentukan Caleg
Sistem pemilu harus terus dievaluasi agar menghasilkan wakil rakyat yang lebih berkualitas.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Hanura Usul Sistem Proporsional Setengah Terbuka untuk Pemilu 2029, Partai Diberi Peran Tentukan Caleg
Indonesia
Hanura Siap Hadapi Berapa Pun Ambang Batas Parlemen Pemilu 2029
Besaran angka ambang batas bukan satu-satunya tolok ukur yang menentukan apakah sebuah partai bisa menembus Senayan atau tidak
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Hanura Siap Hadapi Berapa Pun Ambang Batas Parlemen Pemilu 2029
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Bagikan