Kritik Yusril Ihza Mahendra Terhadap Gubernur Ahok

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 13 September 2016
Kritik Yusril Ihza Mahendra Terhadap Gubernur Ahok

Yusril Ihza Mahendra saat deklarasi relawan pendukungnya hari Minggu kemarin (Foto: MP/Muchammad Yani)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan = Pusaran persaingan bakal calon gubernur DKI Jakarta masih terus bergulir. Gubernur Petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selalu jadi sasaran empuk serangan lawan-lawannya.

Belum lama ini, bakal calon Gubernur DKI Jakarta Yusril Ihza Mahendra mengkritik pemerintahan Gubernur Ahok dalam sebuah acara deklarasi relawan pendukungnya. Yusril menyebut Ahok tidak boleh menjadi gubernur lagi.

"Di Jakarta ini telah tumbuh kelompok masyarakat yang menginginkan Gubernur petahana diganti dengan yang baru. Kita ingin gubernur baru yang amanah, jujur, sopan, manusiawi, yang tidak semena-mena bertindak seenaknya kepada masyarakat," ujar Yusril Ihza Mahendra di GOR Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (11/9).

Menariknya, saat Yusril berbicara seperti itu justru dihadapan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. Saefullah yang nota bene masih berstatus pembantu Gubernur Ahok lebih memilih diam daripada menanggapi pernyataan Yusril Ihza Mahendra.

Memang, pada kesempatan itu, Saefullah hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua PWNU DKI. Saefullah juga disebut Yusril sebagai cawagubnya.

"Kita ingin gubernur yang jujur, yang baik, bukan tukang gusur rakyat. Bukan bikin susah rakyat banyak. Ini keinginan kita," ujar Yusril Ihza Mahendra yang digadang-gadang sebagai calon dari poros baru Pilgub DKI 2017 itu.

BACA JUGA:

  1. Yusril Enggan Tanggapi Kabar PAN Akan Calonkan Rizal Ramli
  2. Yusril Klaim akan Buat Poros Baru di Pilkada DKI 2017
  3. Yusril Akan Berpasangan dengan Saefullah di Pilkada DKI
  4. Yusril Klaim Sudah Punya Dukungan dari Empat Partai
  5. Yusril Kirim Sinyal Bikin Poros Baru di Pilkada DKI 2017
#Pilgub DKI 2017 #Gubernur Ahok #Yusril Ihza Mahendra
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Menko Yusril Akui Ada Penegakan Hukum Perparah Ketidakadilan Ekonomi
Bantuan hukum pro bono dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu harus diperluas, agar prinsip keadilan tidak hanya menjadi cita-cita moral, tetapi juga kenyataan yang dapat dirasakan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Menko Yusril Akui Ada Penegakan Hukum Perparah Ketidakadilan Ekonomi
Indonesia
Yusril Usulkan Pembatasan Status Tersangka Maksimal 1 Tahun dalam Revisi KUHAP
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengusulkan pembatasan status tersangka minimal satu tahun dalam revisi KUHAP.
Soffi Amira - Minggu, 26 Oktober 2025
Yusril Usulkan Pembatasan Status Tersangka Maksimal 1 Tahun dalam Revisi KUHAP
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menko Yusril Mengamuk dan Minta Relawan Jokowi yang Bikin Gaduh Segera Ditangkap dan Dibubarkan Tanpa Ampun
Hasil penelusuran fakta menunjukkan tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang dapat membenarkan klaim yang beredar tersebut
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menko Yusril Mengamuk dan Minta Relawan Jokowi yang Bikin Gaduh Segera Ditangkap dan Dibubarkan Tanpa Ampun
Indonesia
Indonesia Setuju Pulangkan 2 Terpidana Mati dan Seumur Hidup Asal Belanda
Menurut Yusril, kedua narapidana itu telah berusia lanjut. Namun, dia masih enggan membuka identitas kedua narapidana asal belanda itu.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 Oktober 2025
Indonesia Setuju Pulangkan 2 Terpidana Mati dan Seumur Hidup Asal Belanda
Indonesia
Menko Yusril Sebut Pengadilan Militer AS Akan Adili Hambali Bulan Depan
Yusril menyebut pemerintah tidak menetapkan target waktu penyelesaian, karena hal ini tidak termasuk prioritas yang harus segera dirampungkan.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
Menko Yusril Sebut Pengadilan Militer AS Akan Adili Hambali Bulan Depan
Indonesia
Menko Yusril Bongkar Alasan Pemerintah Tak Mau Jadi Penengah Konflik Dualisme PPP
Pemerintah tidak akan mengintervensi, bahkan ia berharap kedua pihak tidak meminta pemerintah untuk menjadi penengah atau fasilitator
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Menko Yusril Bongkar Alasan Pemerintah Tak Mau Jadi Penengah Konflik Dualisme PPP
Indonesia
Tim Transformasi Reformasi Polri Buatan Kapolri Dinilai Tidak Bakal Berbenturan Dengan Tim Reformasi Polri Bentukan Presiden
Yusril menyambut baik wacana reformasi kepolisian. Dalam hal ini, ia menyoroti Undang-Undang Polri yang sudah lama tidak direvisi dan kinerja aparat kepolisian yang mendapat kritikan masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 September 2025
Tim Transformasi Reformasi Polri Buatan Kapolri Dinilai Tidak Bakal Berbenturan Dengan Tim Reformasi Polri Bentukan Presiden
Indonesia
Tim Reformasi Polri Dibentuk Lewat Keppres, Tugasnya Rumuskan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan
Apabila rumusan telah rampung, Yusril menuturkan berbagai gagasan terkait reformasi Polri tersebut akan dituangkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Tim Reformasi Polri Dibentuk Lewat Keppres, Tugasnya Rumuskan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan
Indonesia
TNI Diminta Jalin Komunikasi dengan Ferry Irwandi, Yusril: Pidana Adalah Jalan Terakhir
Yusril juga berharap TNI dapat mengkaji tulisan Ferry di media sosial dengan cermat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
TNI Diminta Jalin Komunikasi dengan Ferry Irwandi, Yusril: Pidana Adalah Jalan Terakhir
Indonesia
Menko Yusril Tegaskan TNI Tidak Bisa Laporkan Aktivis Ferry Irwandi Atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik
Secara hukum telah diatur pihak yang bisa mengadukan pencemaran nama baik, hanyalah perseorangan (individu), bukan institusi.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Menko Yusril Tegaskan TNI Tidak Bisa Laporkan Aktivis Ferry Irwandi Atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik
Bagikan