Kritik Yusril Ihza Mahendra Terhadap Gubernur Ahok

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 13 September 2016
Kritik Yusril Ihza Mahendra Terhadap Gubernur Ahok

Yusril Ihza Mahendra saat deklarasi relawan pendukungnya hari Minggu kemarin (Foto: MP/Muchammad Yani)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan = Pusaran persaingan bakal calon gubernur DKI Jakarta masih terus bergulir. Gubernur Petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selalu jadi sasaran empuk serangan lawan-lawannya.

Belum lama ini, bakal calon Gubernur DKI Jakarta Yusril Ihza Mahendra mengkritik pemerintahan Gubernur Ahok dalam sebuah acara deklarasi relawan pendukungnya. Yusril menyebut Ahok tidak boleh menjadi gubernur lagi.

"Di Jakarta ini telah tumbuh kelompok masyarakat yang menginginkan Gubernur petahana diganti dengan yang baru. Kita ingin gubernur baru yang amanah, jujur, sopan, manusiawi, yang tidak semena-mena bertindak seenaknya kepada masyarakat," ujar Yusril Ihza Mahendra di GOR Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (11/9).

Menariknya, saat Yusril berbicara seperti itu justru dihadapan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. Saefullah yang nota bene masih berstatus pembantu Gubernur Ahok lebih memilih diam daripada menanggapi pernyataan Yusril Ihza Mahendra.

Memang, pada kesempatan itu, Saefullah hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua PWNU DKI. Saefullah juga disebut Yusril sebagai cawagubnya.

"Kita ingin gubernur yang jujur, yang baik, bukan tukang gusur rakyat. Bukan bikin susah rakyat banyak. Ini keinginan kita," ujar Yusril Ihza Mahendra yang digadang-gadang sebagai calon dari poros baru Pilgub DKI 2017 itu.

BACA JUGA:

  1. Yusril Enggan Tanggapi Kabar PAN Akan Calonkan Rizal Ramli
  2. Yusril Klaim akan Buat Poros Baru di Pilkada DKI 2017
  3. Yusril Akan Berpasangan dengan Saefullah di Pilkada DKI
  4. Yusril Klaim Sudah Punya Dukungan dari Empat Partai
  5. Yusril Kirim Sinyal Bikin Poros Baru di Pilkada DKI 2017
#Pilgub DKI 2017 #Gubernur Ahok #Yusril Ihza Mahendra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
MPR menyiapkan tahapan pemilihan pengganti Gibran. Prabowo mengusulkan dua calon wapres, lalu MPR melakukan verifikasi hingga pelantikan.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengganti Gibran jika mundur. Prabowo harus mengajukan dua nama dan MPR punya waktu 60 hari.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah final. Ia juga menjelaskan peluang langkah hukum yang dapat ditempuh Gibran.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Yusril Ihza Mahendra berbicara soal siapa pengganti LSP di Kepala Kantor Staf Presiden.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Menko Yusril Ihza Mahendra pastikan kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo oleh Pati Polri (LSP) tak terindikasi makar. Cek pasal UU ITE & KUHP di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Pemahaman sejarah sangat penting karena sebuah peraturan tidak muncul tiba-tiba serta praktik penerapannya harus dievaluasi dengan kritis di mana kekuatan dan di mana kelemahannya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Bagikan