Kritik Pemilu Indonesia, Puan Maharani: Dipengaruhi Campur Tangan dan Buah Tangan
Ketua DPR Puan Maharani.
MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengkritik kontestasi politik pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Di mana demokrasi politik di tanah air masih ada campur tangan dan harus ada buah tangan.
Menurut dia, untuk mencapai demokrasi yang dicita-citakan maka demokrasi tidak boleh menjadi demokrasi campur tangan dan buah tangan, tetapi demokrasi yang memberi kesempatan setara bagi semua warga negara.
Hal itu dikatakan Puan saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR 2025 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
"Saat ini, demokrasi dalam Pemilu kita, selain ditentukan oleh garis tangan, juga sering dipengaruhi oleh campur tangan dan buah tangan," kata Puan.
Puan mengungkapkan, bahwa semua manusia memiliki garis tangan nasib dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi, tidak semua memiliki kemampuan yang sama untuk ikut campur tangan dan memberikan buah tangan dalam menentukan arah demokrasi.
Baca juga:
"Inilah kritik sekaligus otokritik terhadap demokrasi dalam Pemilu kita," ucapnya.
Oleh sebab itu, ia mengajak untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan. Sebab, demokrasi yang dicita-citakan bukanlah demokrasi campur tangan dan buah tangan tetapi demokrasi yang memberi kesempatan setara bagi semua warga negara.
"Marilah kita bangun demokrasi yang menghidupkan harapan rakyat," ucapnya.
Menurut dia, demokrasi tidak berhenti di bilik suara, tetapi terus tumbuh di ruang-ruang dialog, di dapur rakyat, di balai desa, hingga di gedung parlemen agar setiap keputusan lahir dari kesadaran bersama, bukan hanya kesepakatan segelintir elite.
"Dalam demokrasi, rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik," tuturnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Ketua Komisi II DPR Tegaskan Pilkada lewat DPRD Sah secara Konstitusi dan tak Bertentangan UUD 1945
Kemenag Samakan Antrean Haji Nasional, DPR Pastikan Daerah yang Kuotanya Turun Akan Kembali Normal
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
DPR Kecam Aksi Ormas terhadap Mie Gacoan, Minta Polisi Tindak Tegas Premanisme
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Maharani usul Pajak Dinaikan agar Uangnya Bisa Bantu Korban Bencana, Menkeu Purbaya Langsung Menolak
KPK SP3 Kasus Timah, Legislator: Sudah Prosedural, tetapi Publik Perlu Penjelasan
Anggota Komisi IX DPR Nilai Ekonomi RI Tetap Resilien meski Tekanan Global Tinggi
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Nilai TKA Matematika dan Bahasa Inggris Rendah, DPR Minta Evaluasi Total
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja