Eddy Flo
MerahPutih.Com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai, kenaikan iuran BPJS Kesehatan naik per 1 Januari 2020 sangatlah memberatkan para pekerja.
Menurut Said Iqbal, ada beberapa alasan mengapa kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini ditolak.
Baca Juga:
IDI Kritik Kenaikan BPJS Kesehatan Tidak Berbanding Lurus Dengan Kualitas Pelayanan
Pertama, kenaikan ini membuat daya beli masyarakat jatuh.
"Sebagai contoh, untuk peserta kelas III rencananya naik dari Rp 25 ribu menjadi Rp.42 ribu. Jika dalam satu keluarga terdiri dari suami, istri, dan 3 orang anak (satu keluarga terdiri dari 5 orang) maka dalam sebulan mereka harus membayar Rp 210 ribu," kata Said Iqbal dalam keterangannya, Selasa (7/1).
Said menilai, bagi warga Jakarta dengan standar upah minimum atau penghasilan sebesar Rp 4,2 juta, mungkin tidak memberatkan. Walaupun mereka juga belum tentu setuju dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Tetapi bandingkan dengan kabupaten/kota yang upah minimumnya di kisaran satu juta, mereka pasti akan kesulitan untuk membayar iuran tersebut. Misalnya masyarakat di daerah seperti Ciamis, Pangandaran, Sragen, dan lain-lain.
Bagi daerah yang upah minimumnya di kisaran Rp1 juta, satu keluarga yang terdiri dari 5 anggota keluarga harus mengeluarkan biaya lebih dari 20 persen dari penghasilan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.
"Tentu saja hal ini akan sangat memberatkan. Apalagi itu adalah uang yang hilang. Dalam artian mau dipakai atau tidak, uangnya tidak bisa diambil kembali," papar Said.
"Dengan kata lain, kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan membuat daya beli masyarakat jatuh. Apalagi tingkat upah minimum tiap-tiap daerah berbeda," tambah dia.
Said memprediksi akan terjadi migrasi kepesertaan dari kelas I ke kelas II atau III. Apalagi jika kemudian berpindah ke asuransi kesehatan swasta dan tidak lagi bersedia membayar iuran BPJS Kesehatan.
"Padahal dalam mandatnya, tahun 2019 ini seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali sudah harus menjadi peserta BPJS Kesehatan," jelas Said.
Baca Juga:
Tolak Kenaikan Premi BPJS Kesehatan, Massa Buruh Geruduk DPRD Sukoharjo
Ia memprediksi, rakyat tidak mampu lagi membayar iuran BPJS Kesehatan.
Ketika iuran semakin memberatkan dan akhirnya rakyat tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan.
"Sebagai contoh di atas satu keluarga bisa membayar hingga 20% dari penghasilan mereka, sama saja kebijakan ini telah memeras rakyat. Padahal jaminan kesehatan seharusnya hadir adalah tanggung jawab negara sebagaimana amanat undang-undang 1945 pasal 28H," pungkas Said Iqbal.(Knu)
Baca Juga:
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tidak Kurangi Defisit Anggaran
