Pilpres 2019

Kritik Ambang Batas 20 Persen, Gatot: UU Pemilu Bunuh Partai Politik

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 24 Juli 2018
Kritik Ambang Batas 20 Persen, Gatot: UU Pemilu Bunuh Partai Politik

Gatot Nurmantyo dalam seminar edukasi pemilih di JCC Senayan, Jakarta (Foto: MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo ikut mengkritisi UU Pemilu yang diterapkan saat ini. Dia menyebut ada pembunuhan parpol terkait pemberlakuan undang-undang pemilu yang menetapkan ambang batas Presidential Threshold (PT) sampai 20 persen tersebut.

"Saya tau karena saya penonton politik, penonton biasanya lebih tau," kata Gatot Nurmantyo di JCC Senayan Jakarta, Selasa (24/7).

Adapun UU yang dinilai Gatot Nurmantyo memberangus itu adalah UU tentang ambang batas penetapan calon presiden atau Presidential Threshold sebesar 20 persen.

Dan, lebih menjengkelkan lagi, kata dia, PT muncul tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Ada pembunuhan partai-partai, pertama kali ada PT yang 20 persen. Mengapa, karena ada pemenang pileg yang meraih suara lebih dari 19 persen," kata dia.

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo
Mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo (Foto: MP/Fadhli)

Artinya, tinggal menambah satu parpol manapun sudah bisa mengusung Capres.

Selain soal PT 20 Persen, Gatot juga mencecar Parlementary Threshold sebesar 4 persen yang dinilai berpotensi menggerus parpol.

Dalam aturan itu, parpol yang gagal mencapai perolehan suara sah nasional sebesar 4 persen akan tersingkir dari Senayan.

"Pasal 414 UU Pemilu 2017 berpotensi membunuh partai politik, sebab, apabila peserta pemilu perolehan suaranya di bawah 4 persen dia tidak dapat kursi DPR dan kursinya diberikan ke partai pemenang," ucap Gatot Nurmantyo.(Fdi)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Keluar dari Partai Demokrat, TGB Diproyeksikan Jadi Tim Kampanye Jokowi

#Gatot Nurmantyo #UU Pemilu #Pilpres 2019 #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Gerakan Rakyat harus mengurus surat domisili tiap-tiap kantor partai, menetapkan kuota perempuan sebanyak 30 persen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
 Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Indonesia
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
PDIP memilih tema Satyam Eva Jayate, dengan sub tema Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Berita
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Pria yang akrab disapa Pram itu pun mengaku tidak peduli jika ia dikritik terkait keputusannya untuk membersihkan spanduk dan bendera partai di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Desember 2025
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Al Muzzammil berpesan kepada para kader PKS untuk menjadi negarawan sejati yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Indonesia
Kader Partai Lain Loncat Gabung PSI, Jokowi Melihat Masa Depan Cerah
Jokowi menilai mereka yang bergabung ke PSI kemungkinan melihat masa depan cerah PSI atau merasa cocok dengan suasananya.
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
Kader Partai Lain Loncat Gabung PSI, Jokowi Melihat Masa Depan Cerah
Indonesia
Pramono Bakal Tindak Bendera Partai yang Ganggu Keindahan Kota, Pasukan Oranye Jadi Andalan
DLH DKI Jakarta kini menyediakan layanan khusus pengangkutan sampah berukuran besar
Angga Yudha Pratama - Senin, 13 Oktober 2025
Pramono Bakal Tindak Bendera Partai yang Ganggu Keindahan Kota, Pasukan Oranye Jadi Andalan
Indonesia
Pegang SK Menkum, PPP Kubu Mardiono Ajak Agus Suparmanto Cs Gabung
Usman mengajak Agus dan Husnan Bey Fananie kembali bersatu di bawah komando Mardiono dan berjuang bersama-sama demi masa depan PPP.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Oktober 2025
Pegang SK Menkum, PPP Kubu Mardiono Ajak Agus Suparmanto Cs Gabung
Bagikan