Andika Pratama
MerahPutih.com - Kapal selam KRI Nanggala-402 dinyatakan tenggelam atau subsunk di perairan laut Utara Bali pada Sabtu (24/4) sore. 53 awak yang berada di kapal buatan Howaldtswerke-Deutsche Werft, Jerman itu pun dinyatakan gugur.
Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Arjuna Putra Aldino meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Baca Juga
Awak KRI Nanggala 402 Diduga Sempat Hendak Selamatkan Diri saat Kondisi Darurat
Menurut Arjuna, tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 seharusnya dapat dihindari apabila Menteri Pertahanan memberi perhatian yang cukup kepada TNI Angkatan Laut RI. Hal ini dapat dilihat dari postur dan alokasi anggaran Kementerian Pertahanan.
“Tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 adalah berita duka bagi bangsa Indonesia. Namun ini bertolak belakang dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang terus naik," kata Arjuna kepada wartawan, Senin (26/4)
Menurut Arjuna, tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402 sangat bertolak belakang dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang terus merangkak naik dari tahun ke tahun.
Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran tertinggi dalam APBN 2020 mencapai Rp131,2 triliun. Alokasi anggaran ini melonjak Rp21,6 triliun dari tahun 2019 Rp109,6 triliun maupun usulan awal RAPBN 2020 sebesar Rp127,4 triliun.
Tetapi, Arjuna menyoroti alokasi anggaran antar matra masih mengalami ketimpangan, di mana pada APBN 2020 TNI AD mendapat anggaran Rp55,92 miliar dengan alokasi alutsista sebesar Rp4,5 miliar. TNI AL punya bagian Rp22,08 miliar dan alokasi alutsista Rp4,1 miliar.
Sedangkan TNI AU memperoleh dana Rp15,5 miliar dan alokasi alutsista Rp2,1 miliar.
“TNI Angkatan Laut kita belum mendapatkan prosi anggaran yang cukup. Belum mendapat perhatian yang optimal" jelas Arjuna.
Padahal visi pertahanan Presiden Jokowi menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia.
"Artinya Menhan tidak mampu menerjemahkan visi-misi Presiden di bidang pertahanan. Dapat dilihat dari postur dan alokasi anggaran”, tambah Arjuna.
Selain itu, Arjuna juga menekankan seringkali serapan anggaran Kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto ini dinilai kerap jauh di bawah target.
Masalahnya, kementerian pertahanan adalah penerima anggaran terbesar dalam APBN. Artinya, di bawah Prabowo Subianto performa penyerapan anggaran Kemenhan jauh di bawah standar ideal.
Berdasarkan informasi Kementerian Keuangan, pada tahun anggaran 2019, masih ada Rp19 triliun yang tidak terserap (unspent). Artinya, masih ada gap antara perencanaan dan eksekusi deliverynya.
"Sangat disayangkan, punya ide besar, tapi eksekusi kerjanya nol besar”, papar Arjuna.
Arjuna juga menyoroti adanya pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2021 sebesar Rp1,28 triliun kepada PT PAL yang merupakan perusahaan plat merah galangan kapal terbesar di Indonesia yang telah disetujui oleh Komisi Bidang Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
PMN tersebut guna mendukung pembangunan fasilitas produksi kapal selam dan pengadaan peralatan pendukung produksi kapal selam.
Menurut Arjuna, optimalisasi PMN harus menjadi perhatian pemerintah sehingga benar-benar digunakan untuk pemeliharaan dan perawatan kapal selam.
PT PAL mendapat PMN sebesar Rp1,28 triliun di tahun ini. Seharusnya kinerja pemeliharaan dan perawatan kapal selam bisa meningkat. Bukan malah terjadi tragedi.
"Kami kira ini perlu di evaluasi secara menyeluruh oleh Presiden”, tutup Arjuna. (Knu)
Baca Juga
Awak KRI Nanggala 402 Sempat Janji Video Call Ucapan Ulang Tahun untuk Anaknya
