KPU Minta Parpol Perhatikan Syarat dan Ketentuan Ikut Pemilu Serentak

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 05 Oktober 2017
KPU Minta Parpol Perhatikan Syarat dan Ketentuan Ikut Pemilu Serentak

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang kepada seluruh Partai Politik (Parpol) untuk menitipkan dokumen pendaftaran verifikasi adminiatrasi calon peserta Pemilu serentak 2019 kepada petugas. Hal itu dikatakan langsung Ketua KPU Arief Budiman.

"Kami sudah meminta pada Petugas supaya tidak menerima titipan dokumen dari partai," katanya di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/10).

Arief mengatakan, KPU hanya bisa menerima berkas bila persyaratan sudah lengkap dan panitia menyatakan lolos.

"Jadi dokumen itu di serahkan pada kita kalau sudah kita nyatakan oke, beres terpenuhi secara keseluruhan baru boleh diserahkan," kata Arief.

Untuk itu, ia meminta kepada seluruh Parpol sebelum mengumpulkan semua persyaratan agar terlebih dahulu diperiksa secara teliti. Hal itu dilakukan untuk mencegah penolakan karena tidak memenuhi ketentuan dan peryaratan KPU.

"Makanya kita minta kepada partai, sekali dia datang seluruh dokumen lengkap baru kita terima," pungkasnya.

Untuk diketahui, KPU telah membuka pendaftran partai politik calon peserta pemilihan umum serentak pada tahun 2019 selama 14 hari.

Adapun pendaftaran tersebut terhitung mulai Selasa 3 Oktober 2017 sampai Senin 16 Oktober 2017 mendatang. Dengan ketentuan waktu pendaftaran pada hari pertama sampai hari ke-13 mulai pukul 08.00 - 16.00 WIB. Sedangkan hari ke-14 mulai pukul 08.00 - 24.00 WIB. (Asp)

Baca juga berita terkait pesan KPU kepada partai politik di: KPU: Belum Ada Parpol Daftar Peserta Pemilu 2019

#Pemilu #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Bagikan