KPU Klaim Tidak Pernah Diberikan Data Kecurangan Pemilu oleh Prabowo

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 15 Mei 2019
KPU Klaim Tidak Pernah Diberikan Data Kecurangan Pemilu oleh Prabowo

Komisioner KPU, Viryan Azis. (Antara Foto/Syaiful Hakim)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengetahui adanya konferensi pers Prabowo Subianto yang menolak hasil perhitungan Pemilu 2019 karena kecurangan.

Komisioner KPU RI Viryan Aziz mengatakan sampai saat ini KPU masih berada di titik tengah dengan tidak memihak pada Pasangan Capres 01 maupun Pasangan Capres 02.

Komisioner KPU RI Viryan Aziz. Foto: Antara.
Komisioner KPU RI Viryan Aziz. Foto: Antara.

Viryan mempersilahkan kepada Badan Pemenangan Nasional (BPN) untuk menyerahkan data signifkan menunjukkan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif di rapat rekapitulasi terbuka di kantor KPU

“Kemarin kami sangat sibuk sekali jadi tidak bisa datang (ke acara BPN) Sampai hari ini kami masih menunggu adanya data yang signifkan yang akan disampaikan kepada kami di KPU terkait dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif,” kata Viryan Aziz kepada wartawan di Gedung KPU RI, Rabu (15/5).

Menurut Viryan, hal lainnya yang menjadi pertanyaan KPU adalah saksi dari BPN yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi suara Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) mengikuti semua proses penghitungan rekapitulasi. Artinya, menurut Viryan klaim BPN menjadi pertanyaan pihak KPU, Bawaslu dan Pihak Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

“Kami juga bingung karena selama kami menggelar pleno pusat ini dari hari pertama sampai sekarang saksi BPN hadir mengikuti semua kegiatan. Melihat semua hasil rekapitulasi berjalan. Setiap penyampaian hasil dari setiap provinsi,” ujar Viryan Aziz.

Viryan menuturkan setiap tahapan rekapitulasi dari kecamatan dan nasional sudah ada saksi yang dihadirkan oleh TKN, Bawaslu, KPU, dan BPN. Kalaupun ada kecurangan, kata Viryan sudah dituntaskan ditahap perhitungan suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai di skala nasional semua perhitungan diklaim tidak ada masalah yang berarti.

“KPU kan sejak awal sudah melakukan jenjang perhitungan. Mulai dari Kecamatan. Jadi dari TPS dibawa ke Kecamatan. Dari Kecamatan dibawa ke Kotamadya atau Kaputen ke tingkat Provinsi dan ke KPU Pusat. Semuanya diikuti. Tidak ada kendala. Saksi BPN pun ikut serta dalam perhitungan semua. Jadi dimana kecurangannya?,” tanya Viryan Aziz.

Prabowo-Sandi bersama para petinggi BPN dan politisi partai pendukung
Prabowo-Sandi bersama petinggi BPN dan politisi partai pendukung dalam simposium kecurangan Pemilu 2019 di Hotel Sahid, Jakarta (Divisi Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi)

Oleh karena itu, Viryan menegaskan bila BPN memiliki bukti forensik yang menyebutkan adanya kecurangan sesuai tudingan dari Prabowo Subianto pintu KPU RI tetap terbuka.

“Iya kita tunggu bukti otentik kecurangan tersebut. Tervalidasi. Dan kita lihat bersama kebenarannya. Pintu KPU selalu terbuka,” pungkasnya. (Knu)

#Komisi Pemilihan Umum #Prabowo Subianto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Kasus dugaan penyadapan Prabowo menjadi sorotan. Istana meminta Polri mengusut perkara tersebut secara transparan dan tidak menutupi fakta.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Indonesia
Kepala BIN Herindra Temui Prabowo di Istana, Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Kepala BIN, Muhammad Herindra, menemui Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana. Hal itu di tengah dugaan penyadapan ilegal yang mengarah ke makar.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Kepala BIN Herindra Temui Prabowo di Istana, Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Indonesia
Ariyo Windutomo Ditunjuk Jadi Plt Kepala KSP, ini Profil dan Rekam Jejaknya
Kasetpres, Letjen TNI Ariyo Windutomo, ditunjuk menjadi Plt Kepala KSP menggantikan Listyo Sigit. Berikut profil dan rekam jejaknya.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Ariyo Windutomo Ditunjuk Jadi Plt Kepala KSP, ini Profil dan Rekam Jejaknya
Indonesia
Mensesneg Ungkap Pemerintah Pertanyakan Motif Penyadapan Prabowo, Sebut Bisa Bahayakan Negara
Mensesneg, Prasetyo Hadi, mempertanyakan motif penyadapan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Mensesneg Ungkap Pemerintah Pertanyakan Motif Penyadapan Prabowo, Sebut Bisa Bahayakan Negara
Indonesia
Listyo Sigit Dicopot dari KSP usai Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo
Listyo Sigit Prabowo resmi dicopot dari KSP, setelah menjadi tersangka penyadapan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Listyo Sigit Dicopot dari KSP usai Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo
Indonesia
LIMS: Saat Alat Negara Dipakai Intai Presiden Prabowo Subianto
Skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo lewat server LIMS Polri bikin heboh. Apa itu LIMS dan gimana cara kerjanya? Cek faktanya di sini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
LIMS: Saat Alat Negara Dipakai Intai Presiden Prabowo Subianto
Indonesia
Bareskrim Tetapkan Jenderal LSP Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Polri tetapkan KSP Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP) & 7 anggota polisi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo. Cek rincian kasusnya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Bareskrim Tetapkan Jenderal LSP Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Indonesia
Dicari Prabowo Tidak Ada, KDM Ternyata Ikut Padamkan Karhutla Ciremai: Juga Sudah Lapor ke Pak Seskab!
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) buka suara alasan absen saat dicari Presiden Prabowo. KDM mengaku fokus memimpin pemadaman karhutla Gunung Ciremai.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Oktober 2026
Dicari Prabowo Tidak Ada, KDM Ternyata Ikut Padamkan Karhutla Ciremai: Juga Sudah Lapor ke Pak Seskab!
Indonesia
Pemerintah Siapkan Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening, Bakal Dapat Saldo?
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 1,28 triliun untuk program Satu Orang Satu Rekening. Simak target dan kriteria penerimanya.
Soffi Amira - Jumat, 23 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening, Bakal Dapat Saldo?
Indonesia
Momen Kocak Prabowo Cari Gubernur Jabar KDM yang Absen di 'Kandang Sendiri' Hingga Goda Pramono Anung
Presiden Prabowo Subianto curi perhatian publik saat mencari keberadaan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) yang absen di acara Rakornas TPAKD. Simak momen uniknya di sini!
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Oktober 2026
Momen Kocak Prabowo Cari Gubernur Jabar KDM yang Absen di 'Kandang Sendiri' Hingga Goda Pramono Anung
Bagikan