KPU Jawa Tengah Luncurkan Semar Kekinian Sebagai Maskot Pilkada

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 April 2024
KPU Jawa Tengah Luncurkan Semar Kekinian Sebagai Maskot Pilkada

KPU meluncurkan "Semarbot" sebagai maskot pilkada Jateng 2024, di Semarang, Sabtu (27/4/2024) malam. (ANTARA/I.C. Senjaya)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah meluncurkan "Semarbot" sebagai maskot pemilihan kepala daerah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang akan digelar 27 pada November 2024.

Ketua KPU Jawa Tengah Handi Tri Ujiono saat peluncuran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024 mengatakan, maskot pilkada tahun ini diadopsi dari tokoh Semar yang bijaksana dan mengayomi.

"'Semarbot', Semar dengan konsep visual kekinian. Gaya maskot cyber robotic," katanya.

Menurut dia, berkaca dari sosok Semar, pada pemilihan gubernur nanti akan dihasilkan pemilih yang bijaksana dan mengayomi masyarakat Jawa Tengah.

Baca juga:

Badan Saksi Nasional Partai Golkar Targetkan Kemenangan 70 Persen Pilkada

Adapun untuk slogan pemilihan gubernur tahun ini, kata dia, KPU mengambil tema Luwih Becik Luwing Nyenengke (lebih baik lebih menyenangkan).

Ia menjelaskan, tema tersebut dipilih dengan maksud pelaksanaan pilkada dilandasi dengan semangat gotong royong yang riang gembira untuk memilih pimpinan terbaik Jawa Tengah.

Ia meminta seluruh penyelenggara pilkada untuk bekerja dengan penuh integritas serta memastikan diri untuk selalu berada dalam jalur yang benar untuk menyukseskan pesta demokrasi tersebut.

Baca juga:

Anies Ingin Rehat sebelum Beri Kepastian Maju di Pilkada DKI

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari meminta KPU Jawa Tengah untuk hati-hati dalam mengelola keuangan dalam penyelenggaraan pilkada ini.

"Hati-hati mengelola keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD, harus dikelola dengan baik," katanya. (*)

#UU Pilkada #Pilkada 2024 #KPU
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati pada pilkada ulang harus diselenggarakan dengan penuh integritas, taati aturan berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Indonesia
KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada
Jadi kita tunggu saja seperti apa berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada
Indonesia
2 Paslon Saling Klaim Menangi Pilkada Papua, KPU: Tunggu Hasil Resmi
Hal ini disampaikan Ketua KPU Papua Diana Simbiak, terlebih setelah dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur saling klaim kemenangan.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Agustus 2025
2 Paslon Saling Klaim Menangi Pilkada Papua, KPU: Tunggu Hasil Resmi
Indonesia
Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Komisi II DPR: Pilkada Harus Lewat DPRD
Pilkada melalui DPRD juga bisa menghentikan kegaduhan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Agustus 2025
Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Komisi II DPR: Pilkada Harus Lewat DPRD
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Partai Buruh Dukung Pemisahan Pemilu dan Pilkada, Putusan MK Mengikat
Keputusan Mahkamah Konstitusi adalah mengikat dan bersifat final sehingga tidak boleh ada yang melawan atau tidak melaksanakan putusan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 31 Juli 2025
Partai Buruh Dukung Pemisahan Pemilu dan Pilkada, Putusan MK Mengikat
Indonesia
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Indonesia
Cak Imin Usul Pilkada Dipilih DPRD, Komisi II DPR: Sesuai Koridor Konstitusi
Komisi II sebut usulan Cak Imin sah untuk dikaji dan bisa dimasukkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam proses revisi Undang-Undang Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 Juli 2025
Cak Imin Usul Pilkada Dipilih DPRD, Komisi II DPR: Sesuai Koridor Konstitusi
Indonesia
KPU Susun Materi Revisi Undang-Undang Pemilu Untuk Dibahas Dengan DPR RI
Hal lainnya yang juga akan dibahas dengan DPR adalah soal penggunaan sistem informasi dalam berbagai aspek kepemiluan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 Juli 2025
KPU Susun Materi Revisi Undang-Undang Pemilu Untuk Dibahas Dengan DPR RI
Indonesia
Enggan Komentari Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, KPU: Kami Cuma Pelaksana UU
KPU enggan mengomentari putusan MK soal pemisahan pemilu. KPU mengungkapkan, hanya memiliki posisi sebagai pelaksana undang-undang.
Soffi Amira - Kamis, 10 Juli 2025
Enggan Komentari Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, KPU: Kami Cuma Pelaksana UU
Bagikan