KPU Jawa Tengah Luncurkan Semar Kekinian Sebagai Maskot Pilkada

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 April 2024
KPU Jawa Tengah Luncurkan Semar Kekinian Sebagai Maskot Pilkada

KPU meluncurkan "Semarbot" sebagai maskot pilkada Jateng 2024, di Semarang, Sabtu (27/4/2024) malam. (ANTARA/I.C. Senjaya)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah meluncurkan "Semarbot" sebagai maskot pemilihan kepala daerah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang akan digelar 27 pada November 2024.

Ketua KPU Jawa Tengah Handi Tri Ujiono saat peluncuran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024 mengatakan, maskot pilkada tahun ini diadopsi dari tokoh Semar yang bijaksana dan mengayomi.

"'Semarbot', Semar dengan konsep visual kekinian. Gaya maskot cyber robotic," katanya.

Menurut dia, berkaca dari sosok Semar, pada pemilihan gubernur nanti akan dihasilkan pemilih yang bijaksana dan mengayomi masyarakat Jawa Tengah.

Baca juga:

Badan Saksi Nasional Partai Golkar Targetkan Kemenangan 70 Persen Pilkada

Adapun untuk slogan pemilihan gubernur tahun ini, kata dia, KPU mengambil tema Luwih Becik Luwing Nyenengke (lebih baik lebih menyenangkan).

Ia menjelaskan, tema tersebut dipilih dengan maksud pelaksanaan pilkada dilandasi dengan semangat gotong royong yang riang gembira untuk memilih pimpinan terbaik Jawa Tengah.

Ia meminta seluruh penyelenggara pilkada untuk bekerja dengan penuh integritas serta memastikan diri untuk selalu berada dalam jalur yang benar untuk menyukseskan pesta demokrasi tersebut.

Baca juga:

Anies Ingin Rehat sebelum Beri Kepastian Maju di Pilkada DKI

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari meminta KPU Jawa Tengah untuk hati-hati dalam mengelola keuangan dalam penyelenggaraan pilkada ini.

"Hati-hati mengelola keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD, harus dikelola dengan baik," katanya. (*)

#UU Pilkada #Pilkada 2024 #KPU
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Tidak akuntabel dan tidak transparannya laporan keuangan partai politik turut memperbesar risiko masuknya aliran dana tidak sah ke dalam sistem kepartaian.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Indonesia
Mendagri: Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPR Tidak Langgar UUD
Tito menilai sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung tidak otomatis menghasilkan kepala daerah yang baik sesuai dengan yang diharapkan publik.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Desember 2025
Mendagri: Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPR Tidak Langgar UUD
Indonesia
OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Kepala Daerah Hasil Pilkada Ternyata Tidak Otomatis Baik
Kasus OTT yang menjerat bupati dari Golkar itu akan menjadi bahan evaluasi terhadap mekanisme Pilkada yang berlaku saat ini.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Desember 2025
OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Kepala Daerah Hasil Pilkada Ternyata Tidak Otomatis Baik
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Indonesia
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Fakta-fakta yang terungkap terkait pengadaan pesawat jet pribadi KPU RI dalam sidang DKPP akan menjadi pengayaan bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Bagikan