KPU Jawa Tengah Luncurkan Semar Kekinian Sebagai Maskot Pilkada

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 April 2024
KPU Jawa Tengah Luncurkan Semar Kekinian Sebagai Maskot Pilkada

KPU meluncurkan "Semarbot" sebagai maskot pilkada Jateng 2024, di Semarang, Sabtu (27/4/2024) malam. (ANTARA/I.C. Senjaya)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah meluncurkan "Semarbot" sebagai maskot pemilihan kepala daerah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang akan digelar 27 pada November 2024.

Ketua KPU Jawa Tengah Handi Tri Ujiono saat peluncuran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024 mengatakan, maskot pilkada tahun ini diadopsi dari tokoh Semar yang bijaksana dan mengayomi.

"'Semarbot', Semar dengan konsep visual kekinian. Gaya maskot cyber robotic," katanya.

Menurut dia, berkaca dari sosok Semar, pada pemilihan gubernur nanti akan dihasilkan pemilih yang bijaksana dan mengayomi masyarakat Jawa Tengah.

Baca juga:

Badan Saksi Nasional Partai Golkar Targetkan Kemenangan 70 Persen Pilkada

Adapun untuk slogan pemilihan gubernur tahun ini, kata dia, KPU mengambil tema Luwih Becik Luwing Nyenengke (lebih baik lebih menyenangkan).

Ia menjelaskan, tema tersebut dipilih dengan maksud pelaksanaan pilkada dilandasi dengan semangat gotong royong yang riang gembira untuk memilih pimpinan terbaik Jawa Tengah.

Ia meminta seluruh penyelenggara pilkada untuk bekerja dengan penuh integritas serta memastikan diri untuk selalu berada dalam jalur yang benar untuk menyukseskan pesta demokrasi tersebut.

Baca juga:

Anies Ingin Rehat sebelum Beri Kepastian Maju di Pilkada DKI

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari meminta KPU Jawa Tengah untuk hati-hati dalam mengelola keuangan dalam penyelenggaraan pilkada ini.

"Hati-hati mengelola keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD, harus dikelola dengan baik," katanya. (*)

#UU Pilkada #Pilkada 2024 #KPU
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Indonesia
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Fakta-fakta yang terungkap terkait pengadaan pesawat jet pribadi KPU RI dalam sidang DKPP akan menjadi pengayaan bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Bagikan