KPU Jawa Tengah Luncurkan Semar Kekinian Sebagai Maskot Pilkada

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 April 2024
KPU Jawa Tengah Luncurkan Semar Kekinian Sebagai Maskot Pilkada

KPU meluncurkan "Semarbot" sebagai maskot pilkada Jateng 2024, di Semarang, Sabtu (27/4/2024) malam. (ANTARA/I.C. Senjaya)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah meluncurkan "Semarbot" sebagai maskot pemilihan kepala daerah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang akan digelar 27 pada November 2024.

Ketua KPU Jawa Tengah Handi Tri Ujiono saat peluncuran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024 mengatakan, maskot pilkada tahun ini diadopsi dari tokoh Semar yang bijaksana dan mengayomi.

"'Semarbot', Semar dengan konsep visual kekinian. Gaya maskot cyber robotic," katanya.

Menurut dia, berkaca dari sosok Semar, pada pemilihan gubernur nanti akan dihasilkan pemilih yang bijaksana dan mengayomi masyarakat Jawa Tengah.

Baca juga:

Badan Saksi Nasional Partai Golkar Targetkan Kemenangan 70 Persen Pilkada

Adapun untuk slogan pemilihan gubernur tahun ini, kata dia, KPU mengambil tema Luwih Becik Luwing Nyenengke (lebih baik lebih menyenangkan).

Ia menjelaskan, tema tersebut dipilih dengan maksud pelaksanaan pilkada dilandasi dengan semangat gotong royong yang riang gembira untuk memilih pimpinan terbaik Jawa Tengah.

Ia meminta seluruh penyelenggara pilkada untuk bekerja dengan penuh integritas serta memastikan diri untuk selalu berada dalam jalur yang benar untuk menyukseskan pesta demokrasi tersebut.

Baca juga:

Anies Ingin Rehat sebelum Beri Kepastian Maju di Pilkada DKI

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari meminta KPU Jawa Tengah untuk hati-hati dalam mengelola keuangan dalam penyelenggaraan pilkada ini.

"Hati-hati mengelola keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD, harus dikelola dengan baik," katanya. (*)

#UU Pilkada #Pilkada 2024 #KPU
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pilkada Diusulkan Sesuai Karakter Daerah, Bisa Dipilih DPRD atau Ditetapkan
Kompetisi antarkader di internal partai politik harus berjalan secara sehat dan tidak menghalalkan segala cara dan transaksional
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
Pilkada Diusulkan Sesuai Karakter Daerah, Bisa Dipilih DPRD atau Ditetapkan
Indonesia
Biaya Pilkada Langsung Bikin Kantong Bolong, Pengamat Sarankan Balik ke DPRD
Dedi menekankan bahwa anggota DPRD merupakan representasi sah yang dipilih langsung oleh rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 Februari 2026
Biaya Pilkada Langsung Bikin Kantong Bolong, Pengamat Sarankan Balik ke DPRD
Indonesia
Pengamat Ungkap Kebobrokan Pilkada Langsung, Singgung Perbaikan Sistem Pemilu
Ongkos yang besar sejak tahap pencalonan membuat banyak kandidat sudah mengeluarkan uang banyak, tetapi belum tentu bisa maju dalam kontestasi.
Dwi Astarini - Jumat, 13 Februari 2026
Pengamat Ungkap Kebobrokan Pilkada Langsung, Singgung Perbaikan Sistem Pemilu
Indonesia
Kemiskinan Jadi Biang Kerok Politik Uang yang Hambat Demokrasi di Pilkada
Kalau kita ingin melaksanakan demokrasi ini, rakyatnya harus dicerdaskan
Dwi Astarini - Jumat, 13 Februari 2026
Kemiskinan Jadi Biang Kerok Politik Uang yang Hambat Demokrasi di Pilkada
Indonesia
Nasib Pemilu 2029 di Ujung Tanduk Jika RUU Pilkada Gagal Ketok Palu Tahun 2026
Hingga saat ini, DPR RI masih memetakan sekitar 20 isu substansial sebelum menentukan metode pembentukan undang-undang yang akan digunakan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 11 Februari 2026
Nasib Pemilu 2029 di Ujung Tanduk Jika RUU Pilkada Gagal Ketok Palu Tahun 2026
Indonesia
PSI Ingin Tampung Aspirasi Warga Soal Pilkada Tak Langsung, Pilkada Masih Banyak Kekurangan
Kaesang, dalam pidatonya saat Rakernas PSI 2026, mengakui bahwa pelaksanaan Pilkada langsung selama ini belum dapat membuahkan hasil atau bahkan proses yang memuaskan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
PSI Ingin Tampung Aspirasi Warga Soal Pilkada Tak Langsung, Pilkada Masih Banyak Kekurangan
Indonesia
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Lebih jauh, muncul usulan untuk menaikkan angka ambang batas dari yang berlaku saat ini sebesar 4 persen menjadi kisaran 5 hingga 7 persen
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Indonesia
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
orupsi sering kali didorong oleh kebutuhan untuk menutup biaya politik yang telah dikeluarkan sebelumnya, sekaligus mengumpulkan modal untuk kontestasi periode berikutnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
Indonesia
Dasco Janji Tidak Buru Buru Bahas Revisi UU Pilkada, Fokus ke UU Pemilu
Revisi UU Pemilu akan dilakukan bersama dengan memperhatikan sistem dan mekanisme yang disiapkan oleh masing-masing partai politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
Dasco Janji Tidak Buru Buru Bahas Revisi UU Pilkada, Fokus ke UU Pemilu
Indonesia
Pengamat Semprot Wacana Pilkada DPRD yang Rawan Transaksi Gelap, Rakyat Cuma Jadi Penonton Elite Pesta Pora
Kecenderungan biaya politik menjadi lebih mahal itu ada karena hanya segelintir elite yang memegang akses
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Pengamat Semprot Wacana Pilkada DPRD yang Rawan Transaksi Gelap, Rakyat Cuma Jadi Penonton Elite Pesta Pora
Bagikan