Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pada 12 Maret 2026, Komisi Pemberangtasan Korupsi (KPK) menahan Yaqut di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.
KPK mengumumkan telah menerima audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai kerugian keuangan negara akibat kasus kuota haji. Kemudian pada 4 Maret 2026, KPK mengumumkan kerugian keuangan negara akibat kasus tersebut mencapai Rp622 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pemberian 20.000 kuota haji tambahan tahun 2024 Masehi/1445 Hijriah dari Pemerintah Arab Saudi seharusnya dialokasikan seluruhnya untuk haji reguler.
"Ya seharusnya kuota 20.000 itu untuk kuota haji reguler karena alasan minta kepada Pemerintah Arab Saudi itu adalah karena haji regulernya yang mengantre cukup lama,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers yang disaksikan dari Jakarta, Jumat.
Baca juga:
Asep menjelaskan, mulanya atau pada Juni 2023, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan Indonesia mendapatkan kuota haji utama untuk tahun 2024 Masehi/1445 Hijriah sebanyak 221.000 kuota jemaah, dan 2.210 kuota petugas.
"Kemudian pada Oktober 2023, Pemerintah Indonesia melakukan pertemuan dengan Pemerintah Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut dinyatakan Indonesia mendapat kuota tambahan sebanyak 20.000,” katanya.
Menurut dia, penambahan tersebut diberikan oleh Arab Saudi karena calon jemaah haji Indonesia harus mengantre puluhan tahun, bahkan ada yang menunggu hingga 47 tahun agar bisa berangkat.
"Jadi, yang perlu rekan-rekan catat bahwa alasan diberikannya 20.000 kuota tersebut oleh Pemerintah Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia adalah karena kuota haji untuk reguler itu mengantre hingga 47 tahun,” kata Asep
