KPK Ungkap Informasi Harga Makan Bergizi Gratis Dikurangi, Istana Anggap Bentuk Pencegahan
Pemkot Solo uji coba makan bergizi gratis di SDN Jsbres, Solo, Jumat (10/1). (Foto: MP/Ismail)
MerahPutih.com - Istana Negara angkat suara soal temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan informasi yang didapat KPK, harga makanan program makan bergizi gratis (MBG) dikurangi dari Rp 10 ribu jadi Rp 8 ribu per porsi.
Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) akan mengecek informasi temuan KPK tersebut. Kepala PCO Hasan Nasbi menilai, KPK memberikan informasi awal sebagai bentuk upaya pencegahan.
“Bukan temuan yang sudah diverifikasi atau dicek ke lapangan. Dan BGN (Badan Gizi Nasional) berjanji mengecek informasi ini ke lapangan," kata Kepala PCO Hasan Nasbi kepada wartawan, dikutip Minggu (9/10).
Hasan menilai pertemuan Ketua KPK Setyo Budiyanto dan Kepala BGN Dadan Hindayana bagian dari niat baik BGN mengelola MBG secara akuntabel. Sebab sejak awal program ini melibatkan KPK.
Baca juga:
"BGN berniat baik mendatangi KPK supaya mendapatkan arahan agar pengelolaan APBN di program MBG bisa transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Hasan.
Ini adalah upaya BGN agar bisa tertib dan transparan sejak awal dengan melibatkan KPK.
“Sebab, ini adalah program hasil terbaik cepat yang menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Presiden Prabowo," imbuhnya.
Temuan KPK terungkap setelah pertemuan Ketua KPK Setyo Budiyanto dengan Kepala BGN Dadan Hindayana di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3) lalu.
Setyo menyampaikan kepada BGN menemukan informasi adanya pengurangan harga nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.
Setyo mengatakan temuan itu disampaikan saat bertemu dengan pihak BGN agar dapat diantisipasi. Kepala BGN Dadan Hindayana, kata Setyo, menerima secara baik info tersebut.
"Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif," kata dia. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
KPK Telusuri Keterlibatan Anggota Komisi V DPR Lain dalam Kasus Suap Proyek DJKA Kemenhub
Wakil Ketua Komisi IX DPR Usul 2 Skenario Pembagian MBG selama Ramadan
KPK Geledah Rumah Orang Kepercayaan Wali Kota Madiun, Bawa Duit dan Bukti Elektronik
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
BPOM Apresiasi SPPG Polri, Makanan Anak Diuji Layaknya Hidangan VIP
BPOM Tinjau SPPG Polri, Standar Keamanan Pangan Dinilai Unggul
Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka KPK, Gerindra Proses Status Keanggotaan
2 Orang Tim Sukses Bupati Pati Sudewo Ditetapkan Tersangka Pemerasan
KPK Beberkan Awal Mula Kasus Pemerasan oleh Bupati Pati Sudewo
Bupati Pati Sudewo Bantah Ada Praktik Transaksional dalam Pengisian Perangkat Desa