KPK Ungkap Informasi Harga Makan Bergizi Gratis Dikurangi, Istana Anggap Bentuk Pencegahan

Frengky AruanFrengky Aruan - Minggu, 09 Maret 2025
KPK Ungkap Informasi Harga Makan Bergizi Gratis Dikurangi, Istana Anggap Bentuk Pencegahan

Pemkot Solo uji coba makan bergizi gratis di SDN Jsbres, Solo, Jumat (10/1). (Foto: MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Istana Negara angkat suara soal temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan informasi yang didapat KPK, harga makanan program makan bergizi gratis (MBG) dikurangi dari Rp 10 ribu jadi Rp 8 ribu per porsi.

Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) akan mengecek informasi temuan KPK tersebut. Kepala PCO Hasan Nasbi menilai, KPK memberikan informasi awal sebagai bentuk upaya pencegahan.

“Bukan temuan yang sudah diverifikasi atau dicek ke lapangan. Dan BGN (Badan Gizi Nasional) berjanji mengecek informasi ini ke lapangan," kata Kepala PCO Hasan Nasbi kepada wartawan, dikutip Minggu (9/10).

Hasan menilai pertemuan Ketua KPK Setyo Budiyanto dan Kepala BGN Dadan Hindayana bagian dari niat baik BGN mengelola MBG secara akuntabel. Sebab sejak awal program ini melibatkan KPK.

Baca juga:

Pemerintah Impor Ribuan Sapi Perah Dari Australia, Susu Sapi Dalam Negeri Untuk Program Makan Bergizi Gratis

"BGN berniat baik mendatangi KPK supaya mendapatkan arahan agar pengelolaan APBN di program MBG bisa transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Hasan.

Ini adalah upaya BGN agar bisa tertib dan transparan sejak awal dengan melibatkan KPK.

“Sebab, ini adalah program hasil terbaik cepat yang menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Presiden Prabowo," imbuhnya.

Temuan KPK terungkap setelah pertemuan Ketua KPK Setyo Budiyanto dengan Kepala BGN Dadan Hindayana di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3) lalu.

Setyo menyampaikan kepada BGN menemukan informasi adanya pengurangan harga nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

Setyo mengatakan temuan itu disampaikan saat bertemu dengan pihak BGN agar dapat diantisipasi. Kepala BGN Dadan Hindayana, kata Setyo, menerima secara baik info tersebut.

"Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif," kata dia. (Knu)

#KPK #Kantor Komunikasi Kepresidenan #Makan Bergizi Gratis
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Nusron Wahid Ungkap Dua Masalah Utama di Kementerian ATR/BPN
Pelayanan publik di sektor pertanahan masih sering dikeluhkan masyarakat karena prosesnya yang lambat dan rawan pungutan liar. ?
Dwi Astarini - 2 jam, 50 menit lalu
Nusron Wahid Ungkap Dua Masalah Utama di Kementerian ATR/BPN
Indonesia
Presiden Brasil Tiba di Jakarta, Dijadwalkan Tinjau Program Makan Bergizi Gratis Bareng Prabowo
Pertemuan kedua kepala negara dijadwalkan berlangsung pada Kamis (23/10) di Istana Merdeka, Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Oktober 2025
Presiden Brasil Tiba di Jakarta, Dijadwalkan Tinjau Program Makan Bergizi Gratis Bareng Prabowo
Berita Foto
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Sambangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Sektor Pertanahan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid (kiri) tiba untuk melakukan audiensi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 22 Oktober 2025
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Sambangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Sektor Pertanahan
Indonesia
Skor MCP Malut Masih Rendah, Gubernur Sherly Tjoanda Minta Arahan KPK
Skor Monitoring Center for Prevention Maluku Utara tergolong masih rendah. Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, meminta arahan langsung ke KPK.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Skor MCP Malut Masih Rendah, Gubernur Sherly Tjoanda Minta Arahan KPK
Indonesia
Mendikdasmen Usul MBG Dikelola Mandiri Dapur Sekolah, Guru Bantu-Bantu dapat Bayaran
Usulan MBG dikelola mandiri Dapur Sekolah telah disampaikan langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
Wisnu Cipto - Rabu, 22 Oktober 2025
Mendikdasmen Usul MBG Dikelola Mandiri Dapur Sekolah, Guru Bantu-Bantu dapat Bayaran
Indonesia
Gubernur Malut Sherly Tjoanda Konsultasi ke KPK Terkait Skor MCP dan Upaya Pencegahan Korupsi
Sherly juga menyampaikan rencananya untuk mendiskusikan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Gubernur Malut Sherly Tjoanda Konsultasi ke KPK Terkait Skor MCP dan Upaya Pencegahan Korupsi
Indonesia
Jawab Tantangan Mahfud MD, KPK Bakal Proaktif Mandiri Usut Dugaan Korupsi Whoosh
KPK memastikan tidak bergantung dari informasi Mahfud MD dalam mengusut dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh
Wisnu Cipto - Rabu, 22 Oktober 2025
Jawab Tantangan Mahfud MD, KPK Bakal Proaktif Mandiri Usut Dugaan Korupsi Whoosh
Indonesia
Bos Minyak Riza Chalid Mulai Dibidik KPK, Diduga Terlibat Skema Bisnis Katalis Pertamina
KPK saat ini tengah mendalami skema bisnis yang melibatkan Riza Chalid dengan tersangka Chrisna Damayanto
Wisnu Cipto - Rabu, 22 Oktober 2025
Bos Minyak Riza Chalid Mulai Dibidik KPK, Diduga Terlibat Skema Bisnis Katalis Pertamina
Indonesia
KPK Tidak Temukan SK Pencabutan 4 IUP Nikel Raja Ampat Yang Sempat Viral
Pemerintah mengklaim telah resmi mencabut IUP empat perusahaan tambang di kawasan Raja Ampat pada 10 Juni 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
KPK Tidak Temukan SK Pencabutan 4 IUP Nikel Raja Ampat Yang Sempat Viral
Indonesia
Target 82,9 Juta Penerima Makan Bergizi Gratis Bakal Terealisasi di Maret 2026
Zulhas telah mendapat penugasan untuk menjadi ketua tim dalam melakukan koordinasi antarinstansi, pemerintah pusat hingga daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
 Target 82,9 Juta Penerima Makan Bergizi Gratis Bakal Terealisasi di Maret 2026
Bagikan