KPK Ungkap Fakta Mencengangkan Soal Menyontek, DPR Desak Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 28 April 2025
KPK Ungkap Fakta Mencengangkan Soal Menyontek, DPR Desak Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian (DPR RI)

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, angkat bicara terkait hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai 'kejujuran akademik'.

Ia menyatakan keprihatinannya atas tingginya angka kecurangan akademik berupa menyontek di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia.

"Temuan bahwa praktik menyontek masih merajalela di 78% sekolah dan mencengangkan 98% kampus merupakan sinyal bahaya bagi dunia pendidikan kita," ujar Hetifah, Senin (28/4).

Baca juga:

Eks Penyidik KPK Heran dengan Pengangkatan Lili Pintauli sebagai Stafsus Wali Kota Tangsel

Hal ini sudah seharusnya menjadi bahan evaluasi mendalam bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan, terutama dalam hal pembentukan karakter, integritas, dan etika peserta didik.

Legislator dari Fraksi Golkar ini menjelaskan bahwa tingginya angka menyontek mengindikasikan fokus pendidikan di Indonesia yang masih terlalu berat pada pencapaian akademis. Menurutnya, nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab belum sepenuhnyaInternalisasi dalam diri siswa dan mahasiswa.

"Para pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari guru hingga pemerintah, perlu memperkuat pendidikan karakter secara komprehensif. Ini tidak hanya melalui kurikulum formal, tetapi juga melalui contoh nyata, lingkungan belajar yang positif, serta sistem evaluasi yang tidak hanya berpusat pada hasil ujian," tegasnya.

Hetifah menekankan pentingnya peran guru dan dosen dalam menanamkan nilai integritas selama proses pembelajaran. Ia menilai, fenomena menyontek ini adalah indikasi bahwa pendidikan di Indonesia perlu menghasilkan generasi yang tidak hanya pintar, tetapi juga jujur dan bertanggung jawab.

"Keluarga dan masyarakat juga memiliki peran krusial. Orang tua harus menanamkan nilai kejujuran sejak usia dini dan tidak hanya fokus pada prestasi akademik anak, tetapi juga mendukung proses belajar yang sehat dan bermakna," katanya.

Baca juga:

Motor Royal Enfield Ridwan Kamil Terdaftar Pakai Nama Orang lain, KPK Masih Rahasiakan Identitasnya

"Masyarakat harus aktif berkolaborasi dengan sekolah dan kampus dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai moral. Sebab, keberhasilan pendidikan yang sesungguhnya tidak hanya diukur dari nilai ujian, tetapi dari karakter yang terbentuk," lanjut Hetifah.

Sebagai informasi tambahan, KPK merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) sektor pendidikan tahun 2024 dengan skor 69,50 persen. Salah satu aspek penilaian dalam survei tersebut adalah kejujuran akademik.

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, mengungkapkan bahwa dalam indikator kejujuran akademik, persentase perilaku menyontek masih sangat tinggi, yaitu 78 persen di sekolah dan 98 persen di lingkungan kampus.

#KPK #DPR RI #Tes Kemampuan Akademik
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Berhentikan Rahayu dari Jabatan Anggota DPR, Gerindra Harus Minta ‘Persetujuan’ Puluhan Ribu Warga Jakarta
Fraksi Partai Gerindra DPR bakal melakukan beberapa langkah untuk menindaklajuti pengunduran diri Saraswati Rahayu.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Berhentikan Rahayu dari Jabatan Anggota DPR, Gerindra Harus Minta ‘Persetujuan’ Puluhan Ribu Warga Jakarta
Indonesia
KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut
SK Nomor 130 Tahun 2024 itu digunakan agen travel untuk meyakinkan calon jemaah bahwa kuota haji khusus yang mereka tawarkan adalah resmi.
Wisnu Cipto - Jumat, 12 September 2025
KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut
Indonesia
Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan
Ketua DPR Ingatkan Bali sebagai wajah pariwisata Indonesia membutuhkan perhatian khusus.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan
Indonesia
Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus
Selain pemulihan korban, Safaruddin juga menyoroti aspek pembinaan pelaku
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus
Indonesia
KPK Menggali Keterangan Khalid Basalamah Terkait Perolehan Kuota Haji Khusus
Penyidikan ini bermula setelah KPK meminta keterangan dari mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, pada 7 Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
KPK Menggali Keterangan Khalid Basalamah Terkait Perolehan Kuota Haji Khusus
Indonesia
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Visi dari program Sekolah Rakyat adalah membentuk agen-agen perubahan dari keluarga miskin
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Indonesia
Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus berperan aktif dalam memberikan bekal pengetahuan ini
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri
Indonesia
Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali
Bali memiliki peran krusial sebagai wajah pariwisata Indonesia, dan kerugian akibat banjir berdampak pada citra negara di mata dunia
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali
Indonesia
Lisa Mariana di Mabes Polri Bilang Terima Duit Banyak dari RK, KPK Janji Dalami Libatkan PPATK
Hari ini di Mabes Polri, Lisa Mariana mengaku menerima uang dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Lisa Mariana di Mabes Polri Bilang Terima Duit Banyak dari RK, KPK Janji Dalami Libatkan PPATK
Indonesia
PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Tersangka Rudy Tanoe 15 September, KPK Pastikan Hadir
KPK siap menghadapi upaya perlawanan praperadilan yang diajukan tersangka Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics) Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Tersangka Rudy Tanoe 15 September, KPK Pastikan Hadir
Bagikan