KPK Ungkap Fakta Mencengangkan Soal Menyontek, DPR Desak Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 28 April 2025
KPK Ungkap Fakta Mencengangkan Soal Menyontek, DPR Desak Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian (DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, angkat bicara terkait hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai 'kejujuran akademik'.

Ia menyatakan keprihatinannya atas tingginya angka kecurangan akademik berupa menyontek di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia.

"Temuan bahwa praktik menyontek masih merajalela di 78% sekolah dan mencengangkan 98% kampus merupakan sinyal bahaya bagi dunia pendidikan kita," ujar Hetifah, Senin (28/4).

Baca juga:

Eks Penyidik KPK Heran dengan Pengangkatan Lili Pintauli sebagai Stafsus Wali Kota Tangsel

Hal ini sudah seharusnya menjadi bahan evaluasi mendalam bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan, terutama dalam hal pembentukan karakter, integritas, dan etika peserta didik.

Legislator dari Fraksi Golkar ini menjelaskan bahwa tingginya angka menyontek mengindikasikan fokus pendidikan di Indonesia yang masih terlalu berat pada pencapaian akademis. Menurutnya, nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab belum sepenuhnyaInternalisasi dalam diri siswa dan mahasiswa.

"Para pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari guru hingga pemerintah, perlu memperkuat pendidikan karakter secara komprehensif. Ini tidak hanya melalui kurikulum formal, tetapi juga melalui contoh nyata, lingkungan belajar yang positif, serta sistem evaluasi yang tidak hanya berpusat pada hasil ujian," tegasnya.

Hetifah menekankan pentingnya peran guru dan dosen dalam menanamkan nilai integritas selama proses pembelajaran. Ia menilai, fenomena menyontek ini adalah indikasi bahwa pendidikan di Indonesia perlu menghasilkan generasi yang tidak hanya pintar, tetapi juga jujur dan bertanggung jawab.

"Keluarga dan masyarakat juga memiliki peran krusial. Orang tua harus menanamkan nilai kejujuran sejak usia dini dan tidak hanya fokus pada prestasi akademik anak, tetapi juga mendukung proses belajar yang sehat dan bermakna," katanya.

Baca juga:

Motor Royal Enfield Ridwan Kamil Terdaftar Pakai Nama Orang lain, KPK Masih Rahasiakan Identitasnya

"Masyarakat harus aktif berkolaborasi dengan sekolah dan kampus dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai moral. Sebab, keberhasilan pendidikan yang sesungguhnya tidak hanya diukur dari nilai ujian, tetapi dari karakter yang terbentuk," lanjut Hetifah.

Sebagai informasi tambahan, KPK merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) sektor pendidikan tahun 2024 dengan skor 69,50 persen. Salah satu aspek penilaian dalam survei tersebut adalah kejujuran akademik.

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, mengungkapkan bahwa dalam indikator kejujuran akademik, persentase perilaku menyontek masih sangat tinggi, yaitu 78 persen di sekolah dan 98 persen di lingkungan kampus.

#KPK #DPR RI #Tes Kemampuan Akademik
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Periksa Pendiri Indonesia Audit Watch, KPK Dalami Pengondisian Saksi Kasus Bea dan Cukai
Lembaga antirasuah menduga ada upaya mengumpulkan informasi atau materi pemeriksaan saksi kasus tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Periksa Pendiri Indonesia Audit Watch, KPK Dalami Pengondisian Saksi Kasus Bea dan Cukai
Indonesia
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Indonesia
Viral Foto Tumpukan Uang Valas Dikaitkan dengan Silmy Karim, KPK Beri Klarifikasi
KPK menegaskan foto tumpukan uang valuta asing yang viral di media sosial bukan berasal dari penggeledahan rumah Silmy Karim.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Viral Foto Tumpukan Uang Valas Dikaitkan dengan Silmy Karim, KPK Beri Klarifikasi
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Heri Gunawan dan Istri Mangkir dari Panggilan KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi CSR BI-OJK
KPK mengungkap Heri Gunawan dan istrinya, Kartini Buchari, mangkir dari pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Heri Gunawan dan Istri Mangkir dari Panggilan KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi CSR BI-OJK
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
KPK Buka Peluang Dalami Keterlibatan Anggota BPK Bobby Rizaldi dalam Kasus Suap Audit Muara Enim
Penyidik akan menelusuri apakah Angga masih berkoordinasi dengan mantan atasannya setelah Bobby menjabat anggota BPK.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
KPK Buka Peluang Dalami Keterlibatan Anggota BPK Bobby Rizaldi dalam Kasus Suap Audit Muara Enim
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Bagikan