KPK Tunggu Putusan Pengadilan Sebelum Panggil Amien Rais

Luhung SaptoLuhung Sapto - Jumat, 02 Juni 2017
KPK Tunggu Putusan Pengadilan Sebelum Panggil Amien Rais

Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais (tengah). (ANTARA/Reno Esnir)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Nama Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais disebut Jaksa menerima aliran dana korupsi pengadaan alat kesehatan sebesar Rp600 juta saat persidangan kasus korupsi alkes di Kementerian Kesehatan. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memastikan apakah akan memanggil Amien dalam waktu dekat.

"Penyebutan nama Amien Rais adalah salah satu rangkaian persidangan dan belum selesai maka kita akan tunggu lebih dulu jawaban dari pihak terdakwa," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada Kavling K4, Jakarta Selatan, Jumat (2/6).

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menyebut Amien menerima aliran dana korupsi pengadaan alat kesehatan di masa Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Disebutkan Amien menerima uang sebesar Rp600 juta secara bertahap dengan nominal Rp100 juta. Yakni pada tanggal 15 Januari, 13 April, 1 Mei, 21 Mei, 13 Agustus, dan 2 November 2007.

Namun, Amien membantah. Dia mengatakan uang itu pemberian dari mantan Ketua Umum DPP PAN Sutrisno Bachir sebagai bantuan operasional.

Febri menambahkan KPK akan menunggu putusan pengadilan sebelum memanggil Amien Rais.

"Kami perlu tunggu perkembangan itu dulu untuk melihat secara jernih bagaimana proses persidangan," ucap Febri.

Lebih lanjut, Febri menjelaskan hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang muncul dan mempertimbangkan apa tuntutannya lalu dituangkan keputusan.

"Belum memutuskan langkah-langkah berikutnya terkait hal ini, Jaksa akan buat resume atau analisis dan akan disampaikan ke pimpinan dan akan disampaikan lebih lanjut," ujarnya. (Pon)

Baca juga di: Pimpinan KPK Tolak Keinginan Amien Rais untuk Bertemu

#KPK #Febri Diansyah #Amien Rais #Korupsi Alat Kesehatan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Rejang Lebong Nonaktif Fikri Thobari Akui Terima Rp550 Juta
Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Thobari mengakui menerima uang Rp550 juta.
Yusuf Abdillah - Selasa, 29 September 2026
Bupati Rejang Lebong Nonaktif Fikri Thobari Akui Terima Rp550 Juta
Indonesia
Kembangkan Kasus OTT di Bogor, KPK Sita Duit Ratusan Juta di Kantor ART/BPN Jatim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sejumlah ratusan juta rupiah seusai menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur pada 24 September 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Kembangkan Kasus OTT di Bogor, KPK Sita Duit Ratusan Juta di Kantor ART/BPN Jatim
Indonesia
KPK Bantah Arif Sugiyanton Orang Kepercayaan Nusron Wahid Eks Pegawainya, Tapi Bekas Polisi
KPK tegaskan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto bukan pegawai lembaganya usai terciduk OTT suap HGB Summarecon, bongkar status aslinya sekarang!
Wisnu Cipto - Rabu, 23 September 2026
 KPK Bantah Arif Sugiyanton Orang Kepercayaan Nusron Wahid Eks Pegawainya, Tapi Bekas Polisi
Indonesia
Hukum Tidak Pandang Bulu, Menko Yusril Persilakan KPK Periksa Menteri Nusron Wahid
Menko Yusril Ihza Mahendra persilakan KPK periksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait dugaan suap HGB PT Summarecon Agung Tbk.
Wisnu Cipto - Rabu, 23 September 2026
Hukum Tidak Pandang Bulu, Menko Yusril Persilakan KPK Periksa Menteri Nusron Wahid
Indonesia
Pengusutan Kasus Suap HGB Berlanjut, KPK Geledah BPN Kota Mojokerto
KPK kembali menggeledah Kantor BPN Kota Mojokerto terkait penyidikan dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Pengusutan Kasus Suap HGB Berlanjut, KPK Geledah BPN Kota Mojokerto
Indonesia
KPK Dalami Aliran Rp 106,3 Miliar dalam Kasus Suap HGB Summarecon, Nama Nusron Wahid Disebut
KPK mendalami aliran uang Rp 106,3 miliar dalam kasus suap HGB Summarecon. Kini, nama Nusron Wahid ikut disebut.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
KPK Dalami Aliran Rp 106,3 Miliar dalam Kasus Suap HGB Summarecon, Nama Nusron Wahid Disebut
Indonesia
Bupati Bolmut Sirajudin Lasena Diduga Terima Gratifikasi Rp 11,14 Miliar
KPK menduga Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena menerima gratifikasi dengan total Rp 11,14 miliar sepanjang 2023 hingga 2026.
Frengky Aruan - Selasa, 22 September 2026
Bupati Bolmut Sirajudin Lasena Diduga Terima Gratifikasi Rp 11,14 Miliar
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Bolmut Tersangka Kasus Pemerasan
Sirajudin Lasena ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmut.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
KPK Tetapkan Bupati Bolmut Tersangka Kasus Pemerasan
Berita Foto
KPK Pamerkan Barang Bukti OTT Bupati Bolmut Senilai Rp200 Juta
Petugas KPK menunjukkan barang bukti uang tunai OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 22 September 2026
KPK Pamerkan Barang Bukti OTT Bupati Bolmut Senilai Rp200 Juta
Indonesia
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Parlemen masih membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan terhadap substansi regulasi tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Bagikan