Luhung Sapto
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febry Diansyah mengaku belum mendapat permohonan resmi terkait rencana kedatangan Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais menemui pimpinan KPK.
Menurut Febry pimpinan KPK tentu punya kewajiban untuk menjaga dan meminimalisir pertemuan dengan pihak terkait yang sedang berperkara.
Sebelumnya, Amien mengatakan bahwa dirinya akan buka-bukaan usai menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Amien akan mengklarifikasi tudingan menerima aliran dana korupsi sebesar Rp600 juta dari pengadaan alat kesehatan (alkes) di era Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.
"Di tuntutan disebutkan (Amien Rais) masih dalam rangkaian konstruksi kasus mantan Menkes Siti Fadilah Supari," ujar Febry di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada Kavling K4, Jakarta Selatan, Jumat (2/6).
Febry menjelaskan alasan Pimpinan KPK menolak bertemu Amien Rais demi menjaga independensi KPK.
"Pimpinan KPK tidak dapat menemui kalau masih terkait secara langsung dengan perkara yang sedang ditangani KPK," ujarnya.
Namun, Febry mempersilakan Amien datang ke KPK jika punya bukti-bukti atau terkait pengaduan.
"Tapi kalau ada indikasi korupsi/laporan silakan disampaikan ke KPK. Kita punya unit dumas (pengaduan masyarakat) dan akan diterima di sana dan KPK akan pelajari validitas dari info dan akan diteruskan lebih lanjut. Mekanismenya sudah ada," ucap Febry.
Langkah pimpinan KPK ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur bahwa pimpinan tidak diperkenakan mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani KPK. (Pon)
Baca juga berita lain terkait aliran dana korupsi alkes ke Amien Rais di: Amien Rais Janji Buka-bukaan Soal Korupsi Alkes Usai Sambangi KPK
