Eddy Flo
MerahPutih.Com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo membenarkan bahwa Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman sudah ditetapkan sebagai tersangka.
"Jumat konpers," ujar Agus Rahardjo saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (24/3).
Meski demikian, Agus enggan berkomentar lebih jauh soal kasus yang menjerat politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Dugaan keterlibatan Budi dalam kasus korupsi mencuat setelah tim lembaga antirasuah menggeledah kantor Wali Kota Tasikmalaya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Budi terlibat dugaan suap pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya. Budi juga pernah diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran pada 14 Agustus 2018.
Saat itu Budi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo.
Dalam kasus tersebut, Yaya diduga menerima suap terkait upaya meloloskan dua proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, agar masuk dalam APBNP 2018.
Untuk memuluskan dua proyek itu, Yaya melakukan kongkalikong dengan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat, Amin Santono. Namun, berdasarkan pengembangan penyidikan, Amin dan Yaya diduga menerima suap untuk mengupayakan usulan dana dari daerah lain agar masuk dalam RAPBN Perubahan.
Yaya terbukti menerima gratifikasi senilai Rp6,52 miliar, USD55 ribu, dan SGD325 ribu. Uang berasal dari beberapa daerah terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) APBN-P tahun 2018, termasuk salah satunya terkait pengajuan DAK Kota Tasik.
Pemerintah Kota Tasikmalaya mengajukan usulan DAK senilai Rp53,730 miliar yang terdiri atas DAK Reguler bidang jalan senilai Rp47,790 miliar serta DAK bidang irigasi senilai Rp5,9 miliar. Selain itu Pemkot Tasikmalaya juga mengusulkan DAK untuk bidang kesehatan sekitar Rp29,9 miliar, DAK Prioritas daerah senilai Rp19,9 miliar dan Rp47,7 miliar. Yaya menerima fee atas usulan tersebut.(Pon)
