Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait pengumpulan data atau bahan keterangan (pulbaket) proyek-proyek di BWS Sumatera VII Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015-2016.
Ketiga tersangka itu yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa 2 pada Satker PJPA BWS Sumatera VII Bengkulu Apip Kusandi, serta dua Kasatker PJPA BWS Sumatera VII Bengkulu, yakni M. Fauzi dan Edi Junaidi.
"Dalam pengembangan penanganan perkara tersebut KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan menetapkan tiga orang lagi sebagai tersangka, yaitu AK, MF dan EJ," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (26/12).
Penetapan tersangka itu merupakan hasil pengembangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji pada Parlin Purba selaku Kepala Seksi III Intelejen Kejati Bengkulu terkait pulbaket proyek-proyek di BWS Sumatera VII Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015-2016.
"Sebelumnya pada tanggal 9 Juni 2017 KPK melakukan tangkap tangan hingga meningkatkan perkara ke penyidikan untuk tiga tersangka, Pejabat Pembuat Komitmen Amin Anwari, Direktur PT. Mukomuka Putera Selatan Manjuto Murni Suhardi dan Kasi Intel Kejati Bengkulu Parlin Purba," beber Febri.
Febri menjelaskan Apip bersama-sama Fauzi dan Edi Junaidi diduga telah memberikan suap kepada Parlin sebesar Rp 150 juta dalam dua tahap.
Suap itu diberikan agar Kejati Bengkulu tidak melanjutkan dan menghentikan Pulbaket yang dilakukan Kejati Bengkulu terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi Air Nipis Seginim dan proyek rehabilitasi jaringan irigasi primer sekunder kiri daerah irigasi Air Manjunto di Kabupaten Mukomuko.
"Uang senilai Rp 150 juta tersebut merupakan kesepakatan dari permintaan sebelumnya sebesar Rp 185 juta," imbuh Febri.
Uang suap yang diberikan tiga tersangka kepada Parlin itu merupakan bagian dari kesepakatan antara BWS Sumatera VII Bengkulu dengan sejumlah rekanan yang menggarap proyek-proyek di lingkungan BWS Sumatera VII Bengkulu.
Berdasarkan kesepakatan, setiap rekanan menyetorkan uang kutipan sebesar 6% dari total nilai proyek yang mereka garap. Fee tersebut dibagi ke sejumlah pihak.
"Sebesar 3% sebagai dana operasional yang terdiri dari 2% untuk operasional BWS Sumatera VII Bengkulu dan 1% lainnya untuk operasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) yang disetorkan kepada Kasubag TU Sementara 3% lainnya terbagi atas 1% untuk kepentingan pribadi Kepala BWS Sumatera VII Bengkulu dan 2% untuk biaya atau fee keamanan aparat penegak hukum," pungkas Febri.
Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)
