KPK Telusuri Aliran Duit Suap ke Nurdin Abdullah

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran duit yang diterima Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah melalui Edy Rahmat, Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulsel atau orang kepercayaan Nurdin.

Penelusuran ini dilakukan tim penyidik dengan memeriksa dua saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel tahun anggaran 2020-2021, Selasa (6/4).

Kedua saksi itu yakni Fery Tandiady (wiraswasta) dan Muhammad Irham Samad (mahasiswa). Fery dan Irham diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Nurdin Abdullah.

Baca Juga:

KPK Periksa Anggota DPRD Makassar Terkait Kasus Nurdin Abdullah

"Para saksi didalami pengetahuannya, antara lain terkait dugaan aliran sejumlah uang, baik yang diterima oleh tersangka NA melalui tersangka ER," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (7/4).

Selain itu, kata Ali, tim penyidik juga mendalami aliran sejumlah uang dari Nurdin Abdullah ke berbagai pihak.

Sedianya, penyidik KPK juga memeriksa Idham Kadhir (PNS) dan Eric Horas (anggota DPRD dari Partai Gerindra). Namun, keduanya berhalangan hadir.

"Tidak hadir dan segera dilakukan penjadwalan ulang kembali," kata Ali.

Diketahui, KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021.

Baca Juga:

KPK Periksa Eks Bupati Bulukumba Terkait Kasus Nurdin Abdullah

Selain Nurdin Abdullah, KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (Sekdis PU) Pemprov Sulsel Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto sebagai tersangka.

Nurdin diduga menerima suap sebesar Rp2 miliar dari Agung. Selain itu, dia juga diduga menerima gratifikasi dengan total nilai Rp3,4 miliar. Suap diberikan agar Agung bisa mendapatkan kembali proyek yang diinginkannya di 2021. (Pon)

Baca Juga:

KPK Periksa Tiga Orang Swasta Terkait Suap Gubernur Nurdin Abdullah