Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

KPK Tak Masalah Nagita Slavina Terima 'Endorse', Bagaimana dengan Raffi Ahmad?

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 14 November 2024
KPK Tak Masalah Nagita Slavina Terima 'Endorse', Bagaimana dengan Raffi Ahmad?

Raffi Ahmad dan istri Nagita Slavina memasuki kawasan Istana Kepresidenan (Antara/Mentari Dwi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilahkan Selebritas Nagita Slavina, istri dari Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad melakukan endorsement.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, mengatakan hal tersebut diperbolehkan selama Raffi Ahmad melaporkan harta kekayaannya dengan benar.

“Boleh lah, boleh. Pokoknya laporkan saja hartanya bertambah atau berkurang gitu saja. Itu kan istrinya,” kata Pahala di Gedung ACLC KPK dikutip Kamis (14/11).

Baca juga:

Nge-Spill Harga Tas Nagita Saat Pelantikan Raffi Ahmad

Pahala mengingatkan bahwa Raffi Ahmad merupakan salah satu pejabat yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sehingga wajib dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

“Harus. Pokoknya tiga bulan paling lambat dari dia diangkat. Sekarang udah jalan sebulan ya. Tinggal dua bulan lagi,” tuturnya.

Ia mengatakan semua pihak harus saling mengingatkan. Pahala bakal memberitahu wartawan apabila ada pejabat yang belum lapor LHKPN.

“Ya lu justru ngingetin dia. Ya gua laporin ke lu semua. Ini orang belum lapor gitu. Kan kita bilang di undang-undang nggak ada sanksinya,” kata dia.

Baca juga:

Berstatus Pejabat Negara, Raffi Ahmad Siap Laporkan Hartanya ke KPK

“Apalagi kayak dia (Raffi), nggak ada atasan yang katakan nggak di-birokrasi kan. Jadi satu-satunya cara ya masyarakat yang ini. Udah gitu aja,” imbuhnya.

Pahala menegaskan pihaknya tidak akan menjemput bola atau meminta para menteri melaporkan LHKPN. Ia akan menyurati mereka jika tengat waktu pelaporan sudah dekat.

"Kita paling kalau sudah deket-deket sebulan lagi baru kita surati. Kan dia sudah tahu kewajibannya masing-masing,” ujarnya.

Ia mengatakan pelaporan LHKPN bakal lebih baik jika dilakukan segera. Saat ini, Pahala mengaku baru ada 10 menteri baru yang berkomunikasi dengan KPK untuk malapor harta kekayaannya.

"Lebih cepat, lebih baik. Jadi komunikasi sudah ada. Ada sekitar 10 orang, udah nanya-nanya, segala macem gitu ya. Kita siap membantu. Kalau perlu kita kirim tim buat bantu bikin juga," tandasnya. (Pon)

#Raffi Ahmad #KPK #Nagita Slavina
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
KPK Buka Suara soal Kasus Febrie Adriansyah, Pastikan Belum Ada Joint Investigation
KPK akhirnya buka suara terkait kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah. KPK menegaskan, belum ada joint investigation dalam kasus tersebut.
Soffi Amira - Sabtu, 11 Juli 2026
KPK Buka Suara soal Kasus Febrie Adriansyah, Pastikan Belum Ada Joint Investigation
Berita
Etik Suryani Jadi Tersangka Korupsi, Ahmad Luthfi Siapkan Plt Bupati Sukoharjo
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, buka suara soal Etik Suryani ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
Soffi Amira - Sabtu, 11 Juli 2026
Etik Suryani Jadi Tersangka Korupsi, Ahmad Luthfi Siapkan Plt Bupati Sukoharjo
Indonesia
Rumah Sentul Tidak Masuk LHKPN Jampidsus Febrie, KPK Ketuk Kejujuran Penjabat
KPK menduga rumah mewah di Sentul milik Jampidsus Febrie Adriansyah tidak tercatat dalam LHKPN karena menggunakan nomine.
Wisnu Cipto - Sabtu, 11 Juli 2026
Rumah Sentul Tidak Masuk LHKPN Jampidsus Febrie, KPK Ketuk Kejujuran Penjabat
Indonesia
Bupati Sukoharjo Ditangkap KPK, Gubernur Jateng Luthfi : Saya Sangat Prihatin
Dia mengaku kecewa karena lagi-lagi bupati ditangkap karena terlibat kasus.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Juli 2026
Bupati Sukoharjo Ditangkap KPK, Gubernur Jateng Luthfi : Saya Sangat Prihatin
Indonesia
Bupati Sukoharjo Etik Kena OTT, Wabup Eko Pilih Tunggu Keterangan Resmi KPK
Eko mengaku belum bisa bicara banyak atas kejadian tersebut dan menunggu keterangan resmi KPK
Dwi Astarini - Jumat, 10 Juli 2026
Bupati Sukoharjo Etik Kena OTT, Wabup Eko Pilih Tunggu Keterangan Resmi KPK
Indonesia
RANS Langsung Tembus Auto Reject Atas Alias ARA Usai Haji Isam Borong Saham Milik Raffi Ahmad
Raffi Ahmad mengungkap keterlibatan pengusaha kakap asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Juli 2026
RANS Langsung Tembus Auto Reject Atas Alias ARA Usai Haji Isam Borong Saham Milik Raffi Ahmad
Indonesia
LSAK Minta KPK Awasi Penyidikan Dugaan Korupsi Tata Kelola Batu Bara, Pertimbangkan Ambil Alih Perkara
LSAK meminta KPK mengawasi penyidikan dugaan korupsi dan TPPU dalam tata kelola batu bara. Lembaga tersebut juga mendorong pengambilalihan perkara.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 Juli 2026
LSAK Minta KPK Awasi Penyidikan Dugaan Korupsi Tata Kelola Batu Bara, Pertimbangkan Ambil Alih Perkara
Indonesia
KPK Bongkar Modus Gratifikasi Eks Sekjen MPR, Mulai 'Uang Assalamualaikum' hingga Akun Trading
Setiap calon rekanan diduga diminta menyetor fee sekitar 10 persen dari nilai proyek.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
KPK Bongkar Modus Gratifikasi Eks Sekjen MPR, Mulai 'Uang Assalamualaikum' hingga Akun Trading
Berita Foto
KPK Resmi Tetapkan Mantan Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono Tersangka Kasus Dugaan Gratifikasi
Tersangka kasus dugaan gratifikasi, Ma'ruf Cahyono di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 09 Juli 2026
KPK Resmi Tetapkan Mantan Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono Tersangka Kasus Dugaan Gratifikasi
Indonesia
Isi Amplop Bupati Kuansing yang Dikembalikan Menhut Raja Juli, Uang Palak Petani Ditukar Dolar Singapura
KPK ungkap amplop Bupati Kuansing berisi dolar Singapura, dana berasal dari petani koperasi untuk izin pelepasan hutan, Raja Juli Antoni kembalikan amplop ke KPK, penyidikan terus berlanjut.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Juli 2026
Isi Amplop Bupati Kuansing yang Dikembalikan Menhut Raja Juli, Uang Palak Petani Ditukar Dolar Singapura
Bagikan