Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang dari hasil penggeledahan di rumah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Penggeledah terkait dengan pengembangan penyidikan kasus dugaan suap terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah belum bisa memastikan jumlah uang yang disita penyidik lembaga antirasuah dari kediaman politisi Partai Golkar itu. Pasalnya, penyidik masih melakukan proses penggeledahan.
"Dari rumah pribadi bupati, tadi saya dapat informasi terbaru ada penyitaan sejumlah uang tapi jumlahnya masih dihitung oleh tim. Nanti akan diupdate lebih lanjut karena tim saat ini masih melakukan proses penggeledahan," kata Febri, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (17/10) malam.
Diketahui, pada Rabu (17/10) kemarin KPK menggeledah lima lokasi dalam penyidikan kasus dugaan suap yang telah menjerat Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro serta tujuh orang lainnya ini.
Kelima lokasi tersebut yakni, rumah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kantor Bupati Bekasi, Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi, dan kediaman Billy Sindoro.
"Dari sejumlah lokasi tersebut kami mengamankan dan menyita dokumen terkait dengan perizinan karena kasus ini perizinan tentu saja dokumen yang relevan yang disita adalah yang terkait dengan perizinan tersebut," jelas Febri.
Dalam kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta ini, KPK telah menetapkan Direktur Operasional PT Lippo Group Billy Sindoro dan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.
Billy Sindoro diduga memberikan suap Rp7 miliar kepada Neneng Hasanah dan anak buahnya. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses perizinan Meikarta, proyek prestisius milik Lippo Group.
Selain Neneng dan Billy, KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen.
Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin, Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi. (Pon)
