KPK Sita HP Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam jumpa pers usai menjalani pemeriksaan saksi di KPK. MP/Ponco Sulaksono.
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita handphone (HP) milik Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, Senin (10/6).
Penyitaan dilakukan saat Hasto diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 dengan tersangka mantan calon legislatif (caleg) PDIP Harun Masiku.
Hasto mengungkapkan stafnya bernama Kusnadi dipanggil penyidik saat dirinya masih di ruang pemeriksaan. Saat itu, penyidik meminta Kusnadi menyerahkan tas dan HP milik Hasto.
"Pemeriksaan saya belum masuk pokok perkara karena di tengah-tengah itu staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphone atas nama saya disita," kata Hasto di gedung KPK, Jakarta.
Baca juga:
Kuasa Hukum Sebut Hasto Selalu Berhadapan dengan Hukum saat Kritik Pemerintah
Hasto merasa keberatan atas penyitaan tersebut karena statusnya masih saksi, sementara penyitaan merupakan bentuk pro justitia.
"Ada handphone yang disita dan saya menyatakan keberatan atas handphone tersebut karena segala sesuatunya harus didasarkan sesuai hukum acara pidana," ujarnya.
Tak hanya itu, saat proses penyitaan, politikus asal Yogyakarta itu juga mengaku tak didampingi kuasa hukum.
"Karena ini sudah suatu bentuk tindakan pro justisia sehingga hak untuk didampingi penasihat hukum harusnya dipenuhi oleh mereka yang menegakkan hukum," imbuhnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Belum Tahan Tersangka CSR BI, MAKI akan Somasi dan Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas
KPK Obok-Obok Anak Buah Purbaya Yudhi Sadewa, DPR Tegaskan Bersih-Bersih Jadi Syarat Mutlak Sistem Perpajakan Modern
Geledah Kantor DJP, KPK Sita Uang dan Bukti Elektronik OTT Suap Pajak
KPK Geledah Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu
Kantor DJP Diobok-obok KPK, Anak Buah Purbaya Yudhi Sadewa Janji Tak Bakal Menghalang-halangi
KPK Sita CCTV hingga Valas usai Geledah KPP Madya Jakarta Utara
Yaqut Cholil Qoumas Jadi Tersangka, Komisi VIII DPR Minta KPK Transparan Usut Kasus Korupsi Kuota Haji
Kasus Dugaan Korupsi PT Wanatiara Persada, KPK Tak Tutup Peluang Periksa Pejabat Maluku Utara
3 Pegawai Pajak Diberhentikan Sementera Setelah Terjaring OTT KPK
Pegawai Pajak Terjaring OTT KPK Potong Pembayaran Pajak Sampai 80 Persen