Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Kepulauan Riau (Kepri) terkait penyidikan kasus dugaan suap perizinan reklamasi di Kepri dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan Gubernur Kepri Nurdin Basirun.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan salah satu lokasi yang digeledah adalah kantor Dinas Perhubungan Pemerintahan Provinsi Kepri. Tim penyidik, kata Febri, menyita sejumlah dokumen terkait perizinan pemanfaatan ruang laut di Kepri.
Baca Juga: Bawa Sekardus Durian, Pejabat Pemprov Kepri Disergap KPK
"Tim mengamankan sejumlah dokumen-dokumen terkait perizinan pemanfaatan ruang laut di Kepri. Untuk lokasi lain, akan kami sampaikan lagi perkembangannya nanti," kata Febri saat dikonfirmasi, Selasa (23/7).
Penggeledahan dilakukan sejak pukul 08.00 WIB. Dalam operasi penggeledahan itu turut pula sejumlah anggota Polres Tanjungpinang berseragam lengkap dengan senjata tengah berjaga-jaga di depan pintu masuk kantor tersebut.
"Kami hanya diminta mengawal, mas. Tidak tahu apa yang dilakukan KPK di dalam," kata salah seorang anggota polisi yang bertugas.
Sebelumnya KPK menemukan 13 tas ransel, kardus, plastik, dan kantong kertas berisi mata uang rupiah, dolar Singapura dan dolar Amerika saat menggeledah rumah dinas Gubernur Kepri Nurdin Basirun di kawasan Tanjungpinang.
Dalam penggeledahan itu, tim penyidik menemukan uang dengan total Rp3,5 miliar, US$33.200 dan Sin$134.711 berserakan di beberapa tempat di kamar mantan Bupati Karimun tersebut.
Saat operasi tangkap tangan (OTT), terhadap Nurdin dan anak buahnya pada Rabu (10/7) lalu, KPK juga telah menyita sejumlah uang yang terdiri dari lima mata uang yang berbeda dengan rincian Sin$6.000, Sin$43.942, US$ 5.303, EUR5, RM407, Riyal 500, dan Rp132.610.000.
Baca Juga: Saat Geledah Rumah Gubernur Kepri, KPK Temukan Uang Miliaran Berserakan
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Keempatnya yakni, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun; Kadis Kelautan dan Perikanan, Edy Sofyan; Kabid Perikanan Tangkap, Budi Hartono; serta pihak swasta, Abu Bakar. Untuk Nurdin Basirun, KPK juga menjerat dengan pasal penerima gratifikasi. (Pon)
