KPK Sarankan Warga DKI Jakarta Tidak Pilih Lagi Caleg Petahana, Ini Alasannya
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (ANTARA FOTO/Dhemas Re)
MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada warga DKI Jakarta agar tidak memilih calon petahana anggota DPRD DKI Jakarta. Pasalnya, dari total 106 legislator ibu kota tak satu pun melaporkan harta kekayaannya di periode 2018 ke lembaga antirasuah.
"Oleh karena itu kita mengimbau dan saya pikir masyarakat Jakarta berhak untuk mendapatkan wakil yang lebih baik," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (29/1).
Laode menyayangkan perilaku wakil rakyat Jakarta yang masih malas melaporkan harta kekayaannya. Seharusnya, kata Laode, anggota DPRD DKI bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain.
"Masa Jakarta gitu loh, Jakarta yang betul-betul barometer Indonesia tak satu pun melaporkan LHKPN. Ini provinsi DPRD Jakarta, pusat, masa sama dengan yang lain-lain harusnya kan Jakarta itu jauh lebih baik," ujarnya.
Laode juga mendorong agar partai politik memberi sanksi tegas kepada kadernya, khususnya legislator DKI Jakarta yang malas melaporkan harta kekayaan. Sikap tegas parpol, lanjut dia, penting untuk melahirkan anggota dewan yang bersih dari praktik korupsi.
"Kita sudah bicarakan dan sampaikan dalam bentuk lisan, kita meminta kerelaannya untuk kesiapannya melaporkan LHKPN," tandasnya.(Pon)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Tabloid Indonesia Barokah Rusak Citra Wartawan, DPRD DKI Minta Polisi Usut Tuntas
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Praswad Sebut Ada Indikasi Kuat Korupsi di Proyek Whoosh, Minta KPK Bertindak Independen
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
KPK Sita Pabrik dan Pipa 7,6 KM PT BIG di Cilegon Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Kembali Dipanggil, KPK Dalami Hubungan Rajiv dengan Tersangka Kasus Korupsi CSR BI
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Komisi XIII DPR: Langkah yang Tepat dan Ditunggu Masyarakat!
Bongkar Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina, KPK Dibantu BPK Uji Sampling Ribuan Titik Mulai Pekan Ini
KPK Baru Akan Buka Detail Dugaan Korupsi Kereta Cepat Saat Masuk Tahap Penyidikan
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun