Pemilu 2019

Tabloid Indonesia Barokah Rusak Citra Wartawan, DPRD DKI Minta Polisi Usut Tuntas

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 29 Januari 2019
 Tabloid Indonesia Barokah Rusak Citra Wartawan, DPRD DKI Minta Polisi Usut Tuntas

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menanggapi beredarnya tabloid Indonesia Barokah yang tersebar di wilayah Jakarta. Ia menyerahkan polemik tersebut pada aparat penegak hukum untuk segera usut tuntas bila terdapat pelanggaran hukum.

Sebab, menurut dia, jika aparat penegak hukum tak bergerak cepat tindakan kedepannya akan berdampak buruk bagi masyarakat Jakarta.

Gembong menekankan bila konten tabloid itu telah menyalahi aturan, sudah seharusnya pihak kepolisian melakukan antisipasi atas peredaran Indonesia Barokah.

"Kalau memang katakanlah itu melanggar hukum mungkin dari pihak Polri pasti sudah melakukan penghadangan atau melakukan penekanan terhadap peredaran majalah barokah ini," ujar Gembong saat dihubungi merahputih.com, Selasa (29/1).

Tabloid Indonesia Barokah
Tabloid Indonesia Barokah isinya menyerang pasangan Prabowo-Sandi (MP/Ismail)

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi D Bestari Barus meminta kepada aparat penegak hukum untuk bergerak cepat mengatasi permasalahan peredaran Tabloid Indonesia yang meresahkan masyarakat. Sebab, lanjut dia, dengan munculnya tabloid yang mengandung konten SARA itu dapat merusak citra jurnalistik.

"Ya kasihan sama kalian sebagai wartawan, udah capek-capek tapi ada oknum yang meresahkan segera usut tuntas," kata Bestari di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/1).

Sebelumnya, Komisioner Bawaslu DKI Jakarta, Puadi mengatakan, pihaknya menemukan tabloid itu pada Minggu, 27 Januari 2019 malam. Penemuan itu di empat masjid yang berbeda.

"Iya di empat kecamatan ini ada di Cengkareng, Grogol Petamburan, Tambora dan Kebon Jeruk. Dan memang ini sudah lewat pengiriman sampai ke masjid," kata Puadi saat dihubungi hari ini.(Asp)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Alumni Gontor Dukung Jokowi-Ma'ruf, TKN: Gerakan Moderasi Islam Makin Kokoh

#DPRD DKI Jakarta #Kampanye Hitam #Pelanggaran Kampanye #Wartawan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan