Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Subang, Imas Aryuminingsih yang kini berstatus tersangka kasus dugaan suap terkait peizinan pembangunan pabrik di Subang.
Selain Imas, KPK juga memperpanjang masa penahanan tiga tersangka lainnya, yakni Kepala Bidang Perijinan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Subang, Asep Santika, seorang wiraswasta bernama Data dan pengusaha Miftahuddin.
"Dilakukan perpanjangan penahanan untuk empat tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan di Pemerintah Kabupaten Subang," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (2/3).
Menurut Febri, masa penahanan Imas dan tiga tersangka lainnya diperpanjang selama 40 hari ke depan terhitung sejak 6 Maret 2018. Dengan demikian, mereka bakal mendekam di sel tahanan hingga 14 April 2018.
"Perpanjangan penahanan selama 40 hari dimulai dari tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan 14 April 2018," jelas Febri.
Sebelumnya, KPK menetapkan Imas, Asep Santika dan Miftahhudin serta Data sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait peizinan pembangunan pabrik di Subang.
"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan 4 orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/2).
Menurut Basaria, Miftahhudin diduga telah memberikan uang kepada Imas, Asep, dan Data. Uang tersebut diberikan agar Imas memberikan izin pembangunan pabrik senilai Rp 1,4 miliar.
"Pemberian suap dilakukan untuk mendapatkan izin untuk membuat pabrik atau tempat usaha di Kabupaten Subang. Pemberian uang atau hadiah dari pengusaha tersebut melalui orang-orang dekat Bupati yang bertindak sebagai pengumpul dana," jelasnya.
Sebagai pihak penerima, Imas, Asep, dan Data disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sedangkan sebagai pihak pemberi, Miftahhudin disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Pon)
