Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera berkoordinasi dengan pihak Pusat Polisi Militer Angkatan Udara (POM AU) terkait penghentian pengusutan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (AW)-101 di TNI Angkatan Udara tahun 2016-2017 oleh POM AU.
Koordinasi dilakukan guna menentukan bagaimana tindaklanjut penyidikan perkara tersebut. Mengingat, sejauh ini lembaga antirasuah itu sudah menetapkan seorang tersangka dari unsur swasta.
Baca Juga
Selain Heli AW 101, BPK Juga Audit Seluruh Pengadaan Alutsista TNI
Adapun pihak swasta itu yakni, Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh. PT Diratama Jaya Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Peralatan militer nonsenjata yang juga memegang lisensi dari Amerika Serikat untuk terlibat dalam bisnis di bawah Peraturan Kontrol Ekspor peralatan militer dari AS dan Lisensi.
"Kami akan segera berkoordinasi kepada TNI AU khususnya pom TNI AU. Dalam waktu dekat kami laksanakan kordinasi. Apapun langkah yang akan kami tempuh nanti kita melihat dari isi konten apa yang diputuskan di POM TNI AU," kata Deputi Penindakan KPK, Irjen (Pol) Karyoto, di gedung KPK, Selasa (14/12).
Baca Juga:
Helikopter Kemenhub Alami Kecelakaan di Bandara Curug Tangerang
POM TNI sebelumnya telah menetapkan lima tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (AW)-101 di TNI Angkatan Udara tahun 2016-2017.
Belakangan, penyidikan terhadap lima tersangka itu diketahui sudah dihentikan pada Agustus 2021 lalu.
Lima tersangka itu adalah Kolonel Kal FTS SE sebagai Kepala Unit Pelayanan Pengadaan; Marsekal Pertama TNI FA yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa; Letkol Admisitrasi WW selaku pejabat pemegang kas atau pekas, Pelda (Pembantu letnan dua) SS; dan Marsda TNI SB.
Baca Juga:
Polisi Ungkap Penyebab Jatuhnya Helikopter Milik Kemenhub
Karyoto enggan berspekulasi terkait penanganan kasus yang dilakukan pihaknya untuk kedepannya. Selain itu, KPK bakal meminta masukan sejumlah pihak, salah satunya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait perhitungan dugaan kerugian negara.
"Apapun hasilnya kami akan koordinasikan dan kami akan ekspos kepada pimpinan. Pimpinan nanti kesepakatan akan mengambil langkah apa dan nanti akan diputuskan," ujar Karyoto. (Pon)
