Luhung Sapto
MerahPutih.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini tengah melakukan audit pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI oleh Kementerian Pertahanan. Termasuk di antaranya, pengadaan helikopter Agusta Westland (AW) 101 yang diduga terdapat praktik korupsi.
"Pengadaan (helikopter) Agusta Westland 101 oleh Mabes TNI AU masih diperiksa. Tapi, pemeriksaannya bukan hanya helikopter Agusta Westland tapi keseluruhan pengadaan alutsista di lingkungan TNI dan Kementerian Pertahanan,"ujar anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna di kantornya, Jakarta, Kamis (12/10).
Audit itu berawal dari pengadaan helikopter AW101 senilai US$ 55 juta atau sekitar Rp 472 miliar yang dilakukan awal tahun. Pengadaan AW 101, menurut Agung, adalah bagian tidak terpisah dari pemeriksaan keseluruhan pengadaan alutsista yang sedang dilakukan BPK, maka hasil pemeriksaannya belum ada sampai kini.
"Saya ingin mengatakan sesuai konstitusi kita, untuk menghitung dan menetapkan kerugian negara itu merupakan wewenang BPK. Jadi enggak ada lembaga lain di Republik Indonesia ini yang bisa melakukan itu kecuali BPK. Termasuk siapapun dan kami belum pernah melakukan perhitungan penetapan kerugian negara terhadap Agusta Westland," kata Agung.
Agung menyebut pengadaan alutsista, termasuk pengadaan AW 101 memang punya risiko besar. Untuk itu, BPK memastikan sudah melakukan pemeriksaan guna menjaga akuntabilitas serta memastikan pengadaan alutsista bisa berjalan dengan aturan yang ada.
Untuk diketahui, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menteri Pertahanan Ryamizad Ryacudu mengaku tidak mengetahui adanya pengadaan AW101. Pengadaan itu dilakukan oleh TNI AU tanpa adanya koordinasi dengan Panglima TNI maupun Kemenhan. Presiden Jokowi sendiri menyatakan pada 2015 lalu menolak pembelian AW 101. (Ayp)
Baca juga berita terkait lainnya di: KPK Periksa Dua Marketing BRI Terkait Korupsi Helikopter AW 101
