Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengkaji permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan terdakwa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto.
Pasalnya, dalam persidangan kasus e-KTP, majelis hakim Yanto menilai keterangan yang diberikan Setnov belum masuk dalam kualifikasi sebagai tersangka atau terdakwa yang ingin menjadi JC.
"Syarat JC itu sesuai aturan MA (Mahkamah Agung) sangat jelas. Biar nanti kita kaji apa memenuhi syarat-syarat yang dibuat oleh MA," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang saat dikonfirmasi, Jumat (23/2).
Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011, JC akan dikabulkan jika bukan pelaku utama, mengakui perbuatannya, dan mengungkap keterlibatan pihak lain.
Sebelumnya, Hakim Yanto menyebut mantan Ketua Umum Partai Golkar itu masih setengah hati mengakui telah menerima uang dan mengintervensi proyek e-KTP.
"Kalau pelaku kan yang juga ikut melakukan (korupsi proyek e-KTP), tetapi keterangan saudara masih setengah hati," kata hakim Yanto kepada Setnov, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/3).
"Artinya takkala ini mengarah yang lain anda bilang betul, betul, betul begitu. Tetapi kalau keterangan saksi seperti keterangan Andi Narogong, keterangan yang mengarah ke saudara anda mengatakan tidak tahu," lanjut hakim Yanto.
Oleh karena itu, Hakim Yanto meminta agar Setnov mengakui keterlibatannya dalam korupsi proyek e-KTP. Sebab, pengakuan Setnov akan menjadi salah satu pertimbangan hakim mengabulkan permohonan JC tersebut.
"Hanya karena saudara sudah memohon di sini (sebagai JC), ya tentunya juga iklas, harus lepas bgtu," ujar hakim Yanto.
"Iya betul pak, saya seiklas-iklasnya," ucap Setnov.
Setnov didakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sekira Rp2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2013.
Selaku mantan Ketua fraksi Golkar, Setnov diduga mempunyai pengaruh penting untuk meloloskan anggaran proyek e-KTP yang sedang dibahas dan digodok di Komisi II DPR RI pada tahun anggaran 2011-2012.
Setnov juga disebut menerima uang sebesar US$ 7,3 juta serta jam tangan merk Richard Mille dari pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, dan mendiang Johannes Marliem
Atas perbuatannya, Setya Novanto didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)
