KPK Diminta Investigasi Penggunaan Anggaran di Dinas Kesehatan Manggarai

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 04 Juni 2019
KPK Diminta Investigasi Penggunaan Anggaran di Dinas Kesehatan Manggarai

Pengamat Politik Boni Hargens (MP/Bartolomeus Papu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang juga akademisi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Boni Hargens mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginvestigasi penggunaan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai.

Hal itu menyusul adanya kasus kelangkaan obat untuk racun ular di RSUD Ben Mboi Ruteng, milik Pemkab Manggarai. Direktur RSUD itu mengakui hingga kini belum ada stok obat di daerahnya, termasuk di Dinas Kesehatan dan di seluruh Puskesmas, yang membuat pasien harus mencari sendiri obat di Rumah Sakit Swasta di Labuan Bajo, yang jaraknya sekitar 5 jam perjalanan darat dari Ruteng.

Boni menyatakan, hal ini merupakan bukti ketidakbecusan pihak Dinas Kesehatan di kabupaten yang dipimpin Bupati Kamelus Deno itu dalam menjalankan mandat melayani rakyat.

“Saya minta Pemda Manggarai segera mengevaluasi total layanan kesehatannya,” ujar Boni, Selasa (4/6).

Ia pun menyatakan, penggunaaan anggaran di Dinas Kesehatan perlu diinvestigasi. Mengingat keluhan terhadap pelayanan kesehatan di Manggarai sudah sering disampaikan masyarakat. “KPK perlu segera menginvestigasi pemakaian anggaran kesehatan di Manggarai,” jelasnya.

“Saya sudah tidak sabar dengan ketidakbecusan banyak Pemda di NTT, terutama di Manggarai, setelah mendapat banyak laporan dari masyarakat selama ini,” tambah Boni.

Direktur LPI Boni Hargens
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia Boni Hargens (MP/Gomes R)

Ia menegaskan, layanan kesehatan adalah salah satu sektor paling fundamental untuk mengukur kehadiran/ketidakhadiran negara dalam melayani masyarakat. “Pemerintahan Jokowi mempunyai komitmen moral dan politik yang kuat untuk meningkatkan kualitas kesehatan dalam rangka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi tanpa dukungan pemerintah lokal, hal itu mustahil terwujud,” tegasnya.

Pada Selasa, 4 Juni Boni sempat mengungkap di media sosial Facebook kekecewaannya terkait pelayanan di RSUD Ben Mboi Ruteng, di mana salah satu keluarganya yang digigit ular berbiasa dan berobat ke rumah sakit itu diminta oleh pihak rumah sakit untuk mencari sendiri obat ke rumah sakit swasta di Labuan Bajo.

Dalam unggahannya, ia mengatakan, “kalau tersengat ular, segera ke Labuan Bajo sebelum celaka karena trombosit yang makin menurun akibat racun ular.”

Direktur RSUD Ven Mboi, dr Elisabet Adur mengakui adanya kasus seperti yang diungkapkan Boni. Ia mengatakan, mereka sudah berupaya mencari cara agar bisa segera mendapatkan obat, namun tidak tersedia stok di area Ruteng. “Susah juga, minta di Puskesmas pun tidak ada, tidak ada semua. Mau minta di Dinas Kesehatan juga tidak ada,” katanya.

Ditanya terkait solusi untuk kasus seperti yang diungkap Boni, ia mengatakan, mereka memilih meminta pasien mencari sendiri. “Kita anjurkan orang per orang, (untuk) mau beli di Labuan Bajo,” katanya.

Boni menyatakan, seharusnya pemerintah tidak main-main dengan urusan layanan kesehatan. “Selain kemiskinan, rendahnya mutu pelayanan kesehatan merupakan isu besar yang menghambat pembangunan manusia di Manggarai, khususnya, dan NTT umumnya,” tegasnya.

“Semoga kasus ini mendapat perhatian dari institusi KPK sebagai pranata demokrasi yang menjadi harapan masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih,” tambahnya. (Knu)

#Anggaran Daerah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Belanja Bari 50 Persen, Pramono Perintahkan Anak Buah Percepat Belanja
Realisasi belanja APBD DKI Jakarta tercatat baru mencapai Rp 40,40 triliun atau 54,39 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 74,29 triliun
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Oktober 2026
Belanja Bari 50 Persen, Pramono Perintahkan Anak Buah Percepat Belanja
Indonesia
Komisi II Gelar Rapat Dengarkan Keluh Kesah Masalah Kepala Daerah, Ada 3 Isu Yang Dibahas
Rapat tersebut memfasilitasi tiga pokok pembahasan, yakni remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil, serta peningkatan pendapatan asli daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Juli 2026
 Komisi II Gelar Rapat Dengarkan Keluh Kesah Masalah Kepala Daerah, Ada 3 Isu Yang Dibahas
Indonesia
Izin Perjalanan Dinas ASN DKI Jakarta Diperketat demi Efisiensi Anggaran, Bye-Bye SPPD Mewah
Langkah tegas ini selaras dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 April 2026
Izin Perjalanan Dinas ASN DKI Jakarta Diperketat demi Efisiensi Anggaran, Bye-Bye SPPD Mewah
Indonesia
BGN Gandeng Kejaksaan Agung Awasi Anggaran MBG, SPPG Nakal Terancam Ditutup
Anggaran MBG kini akan diawasi oleh Kejagung. SPPG nakal pun terancam bakal ditutup jika ketahuan tak sesuai menggunakan anggaran MBG.
Soffi Amira - Selasa, 17 Maret 2026
BGN Gandeng Kejaksaan Agung Awasi Anggaran MBG, SPPG Nakal Terancam Ditutup
Indonesia
Anggaran Meja Biliar DPRD Sumsel Rp 486 Juta Disorot, Pimpinan Janji Evaluasi
Rencana pengadaan dua meja biliar senilai Rp486 juta oleh DPRD Sumatra Selatan menuai sorotan publik. luasi anggaran tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 Maret 2026
Anggaran Meja Biliar DPRD Sumsel Rp 486 Juta Disorot, Pimpinan Janji Evaluasi
Indonesia
Wacana LPDP Jakarta, DPRD Ingatkan Pemprov DKI Prioritaskan Bansos dan KJP-KJMU
Pemprov DKI diminta untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran LDPD ke luar negeri. Sebab, ada pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp 15 triliun.
Soffi Amira - Jumat, 27 Februari 2026
Wacana LPDP Jakarta, DPRD Ingatkan Pemprov DKI Prioritaskan Bansos dan KJP-KJMU
Indonesia
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan
Dana Bagi Hasil untuk Balikpapan dipangkas hingga 70 persen. Anggota DPR RI, Syafruddin, memprotes keras kebijakan tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan
Indonesia
Saldo Duit Rp 500 Ribu, Pemprov Jabar Belum Bayar Kontraktor Rp 621 Miliar
Realisasi pendapatan hingga 31 Desember 2025, tercatat mencapai 94,37 persen dari total target Rp 31,09 triliun, yang menyisakan kekurangan untuk menutup pos belanja senilai Rp 621 miliar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Saldo Duit Rp 500 Ribu, Pemprov Jabar Belum Bayar Kontraktor Rp 621 Miliar
Indonesia
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Dana otsus, harus dipergunakan untuk program-program pembangunan prioritas di daerah, yang ditujukan langsung untuk kepentingan rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Indonesia
Soal Uang Pemprov DKI Rp 14,6 Triliun Ngendap di Bank, Pramono: 1.000 Persen Betul
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membenarkan bahwa uang Pemprov DKI senilai Rp 14,6 triliun mengendap di bank.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Soal Uang Pemprov DKI Rp 14,6 Triliun Ngendap di Bank, Pramono: 1.000 Persen Betul
Bagikan