Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Hari ini, penyidik KPK menggeledah rumah pengusaha Robert Bono Susatyo terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).
“Benar,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, saat dikonfirmasi awak media di Jakarta, dikutip Antara, Kamis (15/5). Pimpinan KPK itu menambahkan rumah Robert Bono yang digeledah lokasinya berada di Jakarta.
Sebelumnya, KPK juga pernah menggeledah rumah politikus NasDem, Ahmad Ali, untuk kasus yang sama pada Februari lalu. Ahmad Ali merupakan mantan Wakil Ketua Umum NasDem, serta pernah menjadi anggota DPR dari Fraksi NasDem periode 2014-2019 dan 2019-2024.
Dalam penyidikan kasus TPPU Rita, KPK telah menyita 91 unit kendaraan dan berbagai benda bernilai ekonomis lainnya. Penyidik juga menyita lima bidang tanah dengan luas total mencapai ribuan meter persegi, dan 30 jam tangan mewah dari berbagai merek.
Baca juga:
KPK Geledah Rumah Politikus NasDem Ahmad Ali Soal Dugaan Kasus TPPU Rita Widyasari
Saat ini mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari masih menjalani vonis 10 tahun penjara sejak 2017. Untuk diketahui, KPK menjerat Rita Widyasari dan tim suksesnya, Khairudin, atas tiga kasus korupsi, yakni suap, gratifikasi, dan pencucian uang.
Pada kasus suap, Rita diduga menerima suap sebesar Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun alias Abun untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman.
Sementara, dalam kasus gratifikasi, Rita dan Khairuddin diduga menerima gratifikasi senilai Rp 436 miliar terkait dengan sejumlah proyek di Kabupaten Kukar selama menjabat sebagai Bupati Kukar periode 2010-2015 dan 2016-2021.
Baca juga:
KPK Sita 104 Kendaraan dan Uang Rp 6,7 Miliar Terkait TPPU Rita Widyasari
Rita dan Khairudin telah divonis bersalah atas kasus suap dan gratifikasi ini. Rita dihukum 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan. Sedangkan, Khairudin dihukum delapan tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan. (*)
