Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Rakor dilakukan sebab DIY menjadi salah satu dari 10 provinsi yang dijadikan lokasi upaya pencegahan korupsi.
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang sama terkait program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang akan diterapkan KPK di DIY.
“Pemda kini harus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Juga harus ada komitment yang kuat dari para pimpinan di jajaran pemerintahan,” ujar Laode di Yogyakarta, Rabu (28/2).
Beberapa bidang yang menjadi sorotan KPK untuk mencegah korupsi adalah perencanaan dan perbaikan sistem tata kelola pemerintahan , pelayanan publik, pengelolaan pelaporan harta kekayaan pejabat publik, serta pengelolaan pelaporan gratifikasi.
"Yogyakarta saya lihat sudah baik. Tapi, ada beberapa isu yang harus kita tingkatkan kualitasnya. Mulai dari sistem perizinan, penguatan aparatur pengawasan internal, sistem promosi-mutasi jabatan, perbaikan tunjangan kinerja, hingga alokasi dana keistimewaan," jelasnya.
Sementara itu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyambut baik rencana KPK melakukan upaya pencegahan korupsi di wilayahnya. Menurutnya pengawasan adalah hal yang penting dan harus dilakukan agar aparatur Negara bisa bekerja sesuai koridor dan tidak menyimpang. Pihaknya selama ini sudah memiliki sistem monitoring dan evaluasi kinerja. Seluruh kinerja ASN dinilai dan dievaluasi tempat bulan sekali.
“Pengawasan itu memang harus dilakukan. Sistem pemerintahan memang harus diperiksa. Kalau bagus kasih reward. Kalau salah ada punishment,” kata Sultan.
Diakhir acara gubernur, seluruh bupati, wali kota dan pimpinan DPRD di DIY menandatangani komitmen bersama program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi. Penandatanganan ini disaksikan oleh Kepala Kepolisian DIY, Kepala Kejaksaan Tinggi DIY dan Kepala Perwakilan BPKP DIY.
Dalam dua tahun terakhir, Unit Koordinator dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK telah melakukan upaya pencegahan di 24 provinsi. Untuk tahun ini, KPK melakukan perluasan daerah ke 10 provinsi di Indonesia, yakni Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan DIY.
Berita ini merupakan laporan Teresa Ika, kontributor merahputih.com, untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Baca juga artikel terkait di: KPK Terima 192 Laporan Dugaan Korupsi di Yogyakarta
