Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 192 laporan dugaan korupsi yang terjadi di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief menjelaskan laporan ini diterima dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut yakni sejak 2015-2018.
“Memang ada laporan sejumlah itu dari seluruh kabupaten dan kota. Tapi belum tentu tindak pidana korupsi,” ujar Laode usai menghadiri Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kepatihan DIY, Rabu (28/2).
Ia melanjutkan ke 192 laporan ini sudah diverifikasi. Pihaknya kemudian menelaah sebanyak 26 kasus di antaranya.
“Dari 26 kasus itu kini kita lihat lagi apakah ada tindak pidana korupsi atau tidak. Atau mungkin ada tindakan korupsi tapi bukan dilakukan penyelengara neger. Jadi akan dikirim ke kejaksaan,” bebernya.
Ia membocorkan kasus dugaan korupsi yang dilaporkan menyangkut pengadaan barang jasa, jual beli jabatan, dan uang sogokan untuk melahirkan keputusan. Khusus DI Yogyakarta, ia menilai daerah yang rawan terjadi korupsi adalah pengunaan Dana Keistimewaan. Namun pihaknya enggan membeberkan detail contoh kasus seperti apa yang dilaporkan tersebut.
Ia berharap tim pengawasan internal bisa lebih mengambil peran pencegahan korupsi. Meskipun mereka tidak memiliki kewajiba melaporkan jika ada dugaan korupsi, namun data yang dimiliki bisa membantu penyelidikan.
“Kalau (laporan dugaan korupsi) itu benar, 10 persen saja. Nama Yogyakarta yang selalu baik bisa tercoreng. Maka perlu dijaga bersama supaya tidak terjadi,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengaku tidak mengetahui adanya laporan dugaan korupsi tersebut. Sebab laporan itu tidak disampaikan kepada dirinya. Sultan berharap ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan terus upaya pencegahan korupsi.
“Pengawasan itu memang harus dilakukan.Sistem pemerintahan memang merahputih.comharus diperiksa. Kalau bagus kasih reward. Kalau jelak ada punishment,” pungkas Sultan.
Berita ini merupakan laporan Teresa Ika, kontributor , untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Baca juga artikel terkait di: KPK Dalami Peran Puan Maharani Dalam Kasus e-KTP
