Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami peran para Ketua Fraksi di DPR terkait proyek e-KTP. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin sebelumnya menyebut seluruh Ketua Fraksi periode 2009-2014 mendapat jatah uang dari proyek pengadaan e-KTP.
Saat pembahasan proyek ini bergulir Ketua Fraksi Partai Golkar dijabat Setya Novanto, Partai Demokrat dijabat oleh Anas Urbaningrum namun dipertengahan jalan digantikan oleh Jafar Hafsah dan PDIP dijabat oleh Puan Maharani. Namun anehnya, sejak awal mengusut kasus ini, KPK belum pernah memeriksa Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani.
Padahal, saat bersaksi di sidang perkara dugaan korupsi e-KTP beberapa waktu lalu, mantan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Ganjar Pranowo mengaku kerap melaporkan perkembangan pembahasan proyek e-KTP dan program-progam lainnya kepada Ketua Fraksi PDIP yang saat itu dijabat Puan.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang disebut dalam fakta persidangan merupakan kewenangan dari penyidik. Termasuk pemeriksaan terhadap Puan. Karena itu, kata Saut, penyidik bakal mendalami dan mengembangkan fakta-fakta yang muncul di persidangan.
"Penyidik yang akan mengembangkan sejauh apa mereka melihat potongan-potongan keterangan menuju fakta-fakta yang dapat dikembangkan," kata Saut, saat dikonfirmasi, Selasa (27/2).
Saut memastikan, penyidik KPK terus mengembangkan kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun ini. Termasuk mengusut para pihak yang diduga menerima "uang panas" dari proyek e-KTP.
"Hukum pembuktian itu melihat sejauh apa dapat membuktikan peran atau keterkaitan orang perorang," jelas Saut.
Diketahui, saat bersaksi dalam persidangan perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto, Senin (19/2), Muhammad Nazaruddin mengungkapkan bahwa seluruh ketua fraksi di DPR periode 2009-2014 mendapat jatah uang dari proyek pengadaan e-KTP.
Nazaruddin mengaku mendapat penjelasan dari Andi Agustinus alias Andi Narogong bahwa ketua fraksi di DPR menerima uang panas proyek e-KTP. Selain ketua fraksi, jatah proyek e-KTP juga diberikan kepada pimpinan Badan Anggaran dan anggota Komisi II DPR.
Kesaksian Nazaruddin ini tidak berbeda jauh dengan isi dakwaan Irman dan Sugiharto yang menyebut proyek e-KTP dikuasai tiga partai besar, yakni Partai Golkar, Partai Demokrat dan PDIP.
Tak hanya itu, dalam dakwaan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri itu, "uang panas" proyek e-KTP disebut mengalir ke Partai Golkar sebesar Rp150 miliar, Partai Demokrat Rp150 miliar dan PDIP kebagian jatah Rp80 miliar. (Pon)
