Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuat aturan yang melarang mantan narapidana kasus korupsi mengajukan diri sebagai calon legislatif.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya bakal berkoordinasi dengan KPU untuk membahas aturan larangan koruptor maju sebagai caleg. Agus memastikan, KPK akan mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan KPU untuk mendukung aturan baru ini.
"Kita intensifkan lagi diskusi itu untuk KPK memberi dukungan. Nanti kita akan kordinasikan dengan KPU," kata Agus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/4).
Sebelumnya, Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya bakal melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon legislatif. Menurut Hasyim, larangan tersebut penting karena menjadi pejabat atau pemimpin merupakan amanah.
Terlebih, kata dia unsur korupsi, salah satunya adalah penyalahgunaan wewenang. Meski demikian, aturan ini rawan resistensi dari partai politik. Hal ini lantaran larangan tersebut merupakan norma baru yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Agus menegaskan, KPK mendukung penuh setiap upaya pemberantasan korupsi. Termasuk mendukung KPU dalam menerbitkan aturan yang melarang napi korupsi maju sebagai caleg.
Menurut Agus, aturan ini penting untuk memastikan negara dikelola oleh orang-orang yang berintegritas dan bebas korupsi.
"Pada prinsipnya kami mendukung yang terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahkan dulu kita sampaikan itu. Nanti kita diskusi dengan KPU dukungan apa yang dibutuhkan negara ini bisa dimanage oleh orang-orang yang berintegritas baik," pungkasnya. (Pon)
