Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2022 akan mendorong empat isu prioritas untuk mengoptimalkan kerja pemberantasan korupsi.
Empat isu prioritas tersebut, yaitu peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi, partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi, pengawasan profesional "enablers" dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan korupsi di sektor "renewable energy".
Baca Juga
KPK Periksa PT Nindya Karya Terkait Kasus Korupsi Proyek Dermaga Sabang
KPK juga akan mengusung "vocal point" dalam "Anti-Corruption Working Group" (ACWG) 2022 untuk mendukung Indonesia yang kini turut memegang keketuaan G20.
Selanjutnya, untuk terus memaksimalkan trisula pemberantasan korupsi yang lebih cepat dan tepat, KPK telah memiliki Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemberantasan Korupsi atau Indeks Integritas Indonesia.
Baca Juga
Eks Raja OTT KPK Harun Al Rasyid Lolos Seleksi Administrasi Calon Hakim Agung
Ia menyebut SPI akan menjadi "traffic light" bagi seluruh penyelenggara negara di 98 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 508 pemerintah kabupaten/kota agar berhati-hati, dan mengetahui tingkat risiko korupsi.
"SPI akan merumuskan indikator pendidikan dan pencegahan korupsi untuk model perbaikan terbaik. Ketika suatu kultur kerja dan sistem terdeteksi kuning atau harus berhati-hati atau merah berarti sangat berpotensi dilakukan langkah penindakan. Kerja-kerja KPK ke depan akan sangat diupayakan lebih cepat dan terukur sesuai amanah undang-undang," ucap Ketua KPK, Firli Bahuri, Jumat (31/12).
Baca Juga
KPK Dalami Komitmen Fee Formula E Lewat Dokumen Pemprov DKI-Jakpro
Ia meminta masyarakat mendoakan agar KPK semakin profesional dan independen dalam menjalankan fungsi, membangun, dan menyelaraskan orkestra pemberantasan korupsi bagi keseluruhan sistem dan kelembagaan negara di Indonesia.
Ia juga mengajak seluruh pihak ikut aktif dalam orkestra pemberantasan korupsi yang dipimpin Presiden Joko Widodo untuk menggeser peradaban dan budaya lama dengan peradaban dan budaya antikorupsi. Tujuannya, agar negeri ini dapat mewujudkan cita-cita, impian, dan harapan Indonesia maju, Indonesia makmur, Indonesia sejahtera, Indonesia cerdas, Indonesia aman, dan berkeadilan bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia.
"Dari Sabang sampai Merauke mulai Miangas hingga Pulau Rote," tuturnya. (Asp)
