KPK Datangi UNS, Plt Wakil Rektor Sebut Terkait Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Rabu, 31 Juli 2024
KPK Datangi UNS, Plt Wakil Rektor Sebut Terkait Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran

Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di perguruan tinggi Jawa Tengah. Salah satu kampus yang didatangi KPK adalah Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Rektor I atau Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNS Ahmad Yunus mengatakan kedatangan KPK ke UNS untuk mengetahui proses penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran (FK).

“Ya KPK ke UNS kemarin Selasa. Cek proses penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran,” ujar Yunus, Rabu (31/7) di Surakarta.

Menurut Yunus, kedatangan KPK bukan karena adanya laporan masyarakat terkait dugaan korupsi terjadi di UNS.

Baca juga:

Sudirman Said Cerita soal Pengalaman Tes Tertulis Capim KPK

"Jadi (KPK) memonitor adanya proses penerimaan mahasiswa baru. Kajiannya ke sana. Dari mulai pendaftaran, soalnya seperti apa kayak gitu. Terutama yang Kedokteran ya," papar dia.

Ia menjelaskan KPK menanyakan beberapa hal seputar proses penerimaan mahasiswa baru di UNS, terutama di Fakultas Kedokteran (FK), di antaranya terkait daya tampung mahasiswa baru hingga uang kuliah tunggal (UKT) dan iuran pengembangan institusi (IPI).

“Soal daya tampung mahasiswa FK berapa, terus seleksinya jalur apa, gitu. UKT-nya berapa, IPI yang baru itu berapa. Apakah seperti dulu, ada yang besar. Enggak kan sekarang," ungkap dia. (Ismail/Jawa Tengah)

#KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Ikhsan Aryo Digdo

Learner.

Berita Terkait

Indonesia
Selain Banten dan Kalsel, KPK Juga Lakukan OTT di Bekasi
Budi menjelaskan, pihaknya membekuk sekitar 10 orang dalam OTT di Bekasi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Selain Banten dan Kalsel, KPK Juga Lakukan OTT di Bekasi
Indonesia
KPK Segel Ruang Kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara
Penyegelan dilakukan tiga penyidik KPK terhadap dua akses pintu ruang kerja bupati. Aksi tersebut berlangsung singkat dan disaksikan petugas keamanan setempat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
KPK Segel Ruang Kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara
Indonesia
Selain di Banten, KPK Juga Tangkap Jaksa di Kalsel
Dalam OTT di Kalsel, KPK tidak hanya menangkap satu jaksa melainian tiga orang jaksa struktural
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Selain di Banten, KPK Juga Tangkap Jaksa di Kalsel
Indonesia
KPK Tangkap Jaksa di Banten, Sita Uang Rp 900 Juta
Adapun jaksa yang terjaring OTT ini diduga bertugas di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
KPK Tangkap Jaksa di Banten, Sita Uang Rp 900 Juta
Indonesia
OTT KPK di Tangerang, 2 Pengacara Ditangkap Terkait dengan Jaksa
Satu merupakan aparat penegak hukum (jaksa), dua merupakan penasihat hukum, dan enam lainnya merupakan pihak swasta.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
OTT KPK di Tangerang, 2 Pengacara Ditangkap Terkait dengan Jaksa
Indonesia
KPK Konfirmasi OTT di Tangerang, Lima Orang Ditangkap
Dalam operasi senyap tersebut, tim penyidik KPK menangkap lima orang yang sampai saat ini belum diungkap identitasnya.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
KPK Konfirmasi OTT di Tangerang, Lima Orang Ditangkap
Indonesia
KPK Gandeng BPK Hitung Kerugian Negara di Kasus Pengadaan EDC
KPK memeriksa tiga saksi dan menggandeng BPK untuk hitung kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan penyewaan mesin EDC senilai Rp 1,2 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Desember 2025
KPK Gandeng BPK Hitung Kerugian Negara di Kasus Pengadaan EDC
Indonesia
Mantan Wamenkaer Immanuel Ebenezer Segera Disidang
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK hingga saat ini atau Rabu (17/12) masih merampungkan berkas perkara kasus tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Mantan Wamenkaer Immanuel Ebenezer Segera Disidang
Indonesia
Setelah Mantan Menag, KPK Lanjutkan Pemeriksaan Pengusaha dan Staf Khusus di Kasus Kuota Haji
Pemanggilan tersebut dilakukan untuk melengkapi penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Setelah Mantan Menag, KPK Lanjutkan Pemeriksaan Pengusaha dan Staf Khusus di Kasus Kuota Haji
Indonesia
KPK Bongkar Diskresi Kuota Haji 2024 saat Periksa Eks Menag Yaqut
Kebijakan diskresi pembagian kuota haji tambahan yang dinilai menyimpang dari ketentuan undang-undang dan berdampak luas terhadap calon jemaah.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
KPK Bongkar Diskresi Kuota Haji 2024 saat Periksa Eks Menag Yaqut
Bagikan