KPK Cegah Staf Hasto ke Luar Negeri
Jubir KPK, Tessa Mahardhika. (Foto: MerahPutih.com/Didik)
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah lima orang untuk bepergian ke luar negeri. Salah satu yang dicegah, yakni staf dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, Kusnadi.
Mereka dicegah ke luar negeri terkait penyidikan kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPR RI yang menjerat eks caleg PDIP Harun Masiku.
"KPK telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 942 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama lima orang," kata Jubir KPK Tessa Mahardika di gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/7).
Baca juga:
Terungkap, Para Punggawa PDIP Dipanggil KPK Terkait Operasional TKN Jokowi-Maruf 2019
Tessa tidak mengungkap secara rinci identitas lima orang yang dicegah ke luar negeri. Ia hanya menyebut inisial kelima orang yang dicegah tersebut.
"Yang pertama inisial K, kedua inksial SP, yang ketiga inisial YPW, kempat inisial DTI, yang terakhir berinisial DB," ujar Tessa.
Baca juga:
KPK Tepis Incar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Berdasarkan informasi, lima orang yang dicegah ke luar negeri itu yakni, Kusnadi (Swasta/staf sekjen PDIP), Simeon Petrus (Pengacara), Yanuar Prawira Wasesa (Pengacara), Donny Tri Istiqomah (Pengacara), dan Dona Berisa (Swasta).
Baca juga:
Hasto Sebut Pemanggilan oleh KPK di Kasus DJKA Terkait Pilpres 2019
Lebih lanjut Tessa menambahkan, pencegahan ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhadap lima orang itu dilakukan guna kebutuhan penyidikan.
"Larangan tersebut karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka kelancaran proses penyidikan. Larangan bepergian ke luar negeri berlaku untuk enam bulan ke depan," kata Tessa. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Formappi Tagih KPK Tahan Dua Anggota DPR dalam Kasus CSR BI-OJK
Penyidikan Kasus Tambang Konawe Utara Dihentikan, KPK Ungkap Alasannya
KPK SP3 Kasus Timah, Legislator: Sudah Prosedural, tetapi Publik Perlu Penjelasan
KPK Hentikan Kasus Tambang Konawe Utara, MAKI Siap Gugat Praperadilan dan Minta Kejagung Ambil Alih
60 Laporan Harta Kekayaan Pejabat Terindikasi Dari Korupsi
Grup WA 'Mas Menteri Core' Bakal Dibongkar! Nadiem Makarim Siap Buka-bukaan Chat Rahasia di Persidangan
KPK Geledah Kantor Bupati Bekasi, Sita 49 Dokumen dan 5 Barang Bukti Elektronik
Kejaksaan Ingin Bersih-Bersih, Minta Masyrakat Laporkan Jaksa Bermasalah
KPK Tahan Kasi Datun Kejari HSU, Sempat Melawan dan Kabur saat OTT
KPK Lakukan 11 OTT, Tetapkan 118 Tersangka, dan Pulihkan Aset Negara Rp 1,53 Triliun Sepanjang 2025, Tertinggi dalam 5 Tahun Terakhir