KPK Cecar Plt Dirjen Imigrasi Terkait Yasonna Bentuk Tim Pemeriksa Perlintasan Harun Masiku
 Wisnu Cipto - Rabu, 15 Januari 2025
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Januari 2025 
                Plt Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Saffar Godam. (MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) rampung memeriksa Plt Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Saffar Godam, Rabu (15/1).
Godam periksa terkait kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.
Dalam pemeriksaan sekitar 3,5 jam, Godam mengaku dicecar 25 pertanyaan soal pembentukan tim pemeriksa perlintasan Harun Masiku yang digagas Eks Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.
"Seputar perlintasan Harun Masiku 5 tahun lalu. Saya ditanya ada kaitan pembentukan tim pemeriksa yang dibentuk pak Yasonna waktu itu," ujar Godam, usai pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta.
Baca juga:
Bekas Ketua KPU, Pejabat Imigrasi dan Kader PDIP Diperiksa KPK Terkait Kasus Hasto
Godam mengakui adanya kaitan antara pembentukan tim tersebut dengan perkara yang menjerat Harun Masiku yang sampai saat ini masih buron. "Ada, ada. Tapi terkait dengan tim pemeriksa yang dibentuk beliau. (Tugas tim pemerika).Ya meriksa seputar kasus perlintasan Harun Masiku, perlintasannya saja," ungkapnya.
KPK sebelumnya juga telah memeriksa Eks Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie. Seusai diperiksa, Ronny mengungkapkan KPK meminta agar Harun Masiku, dicekal empat hari setelah ditetapkan sebagai tersangka.
Ronny menjelaskan KPK baru mengajukan permintaan pencekalan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) pada 13 Januari 2020. Dia menambahkan mantan Menkumham Yasonna Laoly, tidak pernah membahas pencekalan ini.
Diketahui KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka atas dua kasus dugaan korupsi. Yakni kasus dugaan suap terkait PAW anggota DPR periode 2019-2024 dan kasus perintangan penyidikan Harun Masiku. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Bongkar Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina, KPK Dibantu BPK Uji Sampling Ribuan Titik Mulai Pekan Ini
 
                      KPK Baru Akan Buka Detail Dugaan Korupsi Kereta Cepat Saat Masuk Tahap Penyidikan
 
                      KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras
 
                      Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
 
                      Whoosh Dibidik KPK Sejak Awal 2025, Nama-Nama Saksi Masih Ditelaah
 
                      KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
 
                      Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
 
                      Terungkap, Oknum Wartawan Mengaku Bisa Amankan Kasus Pemerasan TKA di KPK Ternyata Pemain Lama
 
                      Ekonom Desak Transparansi Tender Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KPK Diminta Segera Turun Tangan
 
                      Cegah Penyimpangan, Kemenhaj Ajak KPK dan Kejagung Kawal Layanan Haji 2026
 
                      




