Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan pencarian terhadap Direktur PT Peduli Bangsa (PB), Afrizal Tanjung yang diduga terlibat kasus suap sejumlah proyek di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
Dalam kasus suap yang menjerat Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap ini, Afrizal berperan sebagai pihak yang mencairkan cek di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumut.
"KPK sedang melakukan pencarian terhadap saksi Afrizal Tanjung," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (20/7).
Afrizal merupakan orang kepercayaan Effendy Syahputra selaku pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi (BKA). Afrizal yang mencairkan cek Rp 576 juta dari Effendy di BPD Sumut yang kemudian menitipkannya kepada petugas bank.
Dari pencairan Rp 576 juta, Afrizal mentransfer Rp 16 juta ke rekening dirinya dan Rp 61 juta ditransfer ke rekening Effendy. Kemudian sisanya sekitar Rp 500 juta dititipkan kepada petugas bank.
Uang sekitar Rp 500 juta itu kemudian diambil oleh orang kepercayaan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap bernama Umar Ritonga. Saat hendak ditangkap tim penindakan KPK, Umar melarikan diri.
Uang Rp500 juta yang diduga akan diberikan kepada Pangonal masih berada di tangan Umar yang melarikan diri. Uang tersebut diduga suap dari Effendy untuk Pangonal melalui perantara Umar
Kepada Umar, KPK meminta untuk segera menyerahkan diri. Febri menyarankan kepada kolega dan kerabat Umar untuk mengajak Umar menyerahkan diri ke kantor kepolisian terdekat atau langsung ke Gedung KPK.
"Imbauan ini berlaku sampai Sabtu, 21 Juli 2018. Jika tidak KPK akan memproses penerbitan DPO untuk yang bersangkutan," kata Febri.
KPK telah menetapkan Bupati Pangonal, Umar Ritonga dan Effendy Syahputra sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek-proyek di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
Pangonal diduga menerima suap dari Effendy terkait sejumlah proyek di Iingkungan Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara tahun anggaran 2018.
Bukti transaksi sebesar Rp576 juta yang diamankan dalam OTT diduga merupakan bagian dari permintaan Bupati Pangonal kepada Effendy sekitar Rp3 milyar.
Sebelumnya sekitar bulan Juli 2018 diduga telah terjadi penyerahan Cek sebesar Rp1,5 milyar, namun tidak berhasil dicairkan.
Diduga uang sebesar Rp 500 juta yang diberikan Effendy kepada Pangonal melalui Umar bersumber dari pencairan dana pembayaran proyek pembangunan RSUD Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu.
Sebagai pihak yang diduga pemberi suap Effendy disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Sedangkan, Pangonal dan Umar yang diduga sebagai pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)
