Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan menjerat PT Waskita Karya sebagai tersangka korporasi jika terbukti terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait 14 proyek yang digarap BUMN tersebut.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kepala Divisi II PT Waskita Karya periode 2011-2013, Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar selaku Kabag Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya periode 2010-2014 sebagai tersangka.
Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan pihaknya akan terus mengembangkan kasus korupsi yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 186 miliar tersebut.
"Nanti mengalir saja, kalau memang ditemukan fakta yang cukup, alat bukti permulaan yang cukup untuk melangkah ke korporasi atau orang lain pasti akan dilakukan," kata Agus dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (17/12).
Meski demikian, Agus mengatakan, lembaga antirasuah belum menentukan pihak-pihak yang bakal dijerat berikutnya. Tim penyidik masih terus bekerja mengusut kasus ini.
"Masih menunggu teman-teman di penyidikan apakah kemudian nanti akan ke korporasi atau orang lain terus terang kita masih menunggu," tandasnya.
Adapun 14 proyek infrastruktur tersebut yakni Proyek normalisasi kali Bekasi Hilir, Jawa Barat; Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) paket 22, Jakarta; Proyek Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara; Proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat; Proyek normalisasi kali pesanggarahan paket 1, Jakarta; Proyek PLTA Genyem, Papua
Kemudian Proyek tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 1, Jawa Barat; Proyek fly over Tubagus Angke, Jakarta; Proyek fly over Merak-Balaraja, Banten; Proyek Jalan Layang non tol Antasari-Blok M (Paket Lapangan Mabak), Jakarta; Proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) Seksi W 1, Jakarta; Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2, Bali;
dan Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4, Bali; serta Proyek Jembatan AJI Tulur-Jejangkat, Kutai Barat, Kalimantan Timur. (Pon)
