KPK: Bansos COVID-19 Jangan Dimanfaatkan untuk Kepentingan Pilkada

MetahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah daerah dalam upaya penanganan dampak pandemi COVID-19 tidak dimanfaatkan untuk kepentingan praktis dalam Pilkada serentak 2020.

Demikian disampaikan KPK dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi wilayah IX Provinsi Sumatera Barat melalui telekonferensi yang digelar Kamis (30/4) dengan seluruh jajaran pejabat pemerintah provinsi, kabupaten dan kota meliputi Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala UKPBJ, Kepala Bapenda, Sekretaris DPRD, dan kepala OPD terkait lainnya di wilayah Sumatera Barat.

Baca Juga:

Wagub DKI: Alhamdulilah Kasus Corona di Jakarta Alami Penurunan

Ada empat belas pemerintah daerah yang akan mengikuti pilkada serentak tahun ini di wilayah Sumatera Barat, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kab Solok, Kab Dharmasraya, Kab Solok Selatan, Kab Pasaman Barat, Kab Pasaman, Kab Pesisir Selatan, Kab Sijunjung, Kab Tanah Datar, Kab Padang Pariaman, Kab Agam, dan Kab Lima Puluh Kota.

Dari realokasi anggaran yang dilakukan pemda se-Sumatera Barat untuk penanganan COVID-19 tercatat total Rp1,2 triliun. Terdiri atas Rp521 miliar untuk belanja kesehatan, Rp168,9 miliar untuk belanja penanganan dampak ekonomi dan yang terbesar yaitu Rp572 miliar dialokasikan untuk jaring pengaman sosial termasuk di dalamnya untuk bansos kepada masyarakat.

"Mengingat besarnya alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 tersebut, KPK akan terus memonitor dan melakukan pengawasan," kata Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati dalam keterangannya, Kamis (30/4).

Baca Juga:

Keluarga Pasien Tak Jujur, 53 Tenaga Medis RSUP Sardjito Terpaksa Isolasi Mandiri

KPK juga telah mengeluarkan tiga surat edaran tentang penggunaan DTKS dan data non-DTKS dalam pemberian bansos ke masyarakat, pengelolaan terkait penerimaan sumbangan pihak ketiga yang dikategorikan bukan gratifikasi, dan penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa dalam penanganan COVID-19.

"Karenanya, KPK mengingatkan agar pemda merujuk kepada surat edaran KPK tersebut sebagai panduan dan rambu-rambu dalam penanganan COVID-19 di Sumbar," ujar Ipi. (Pon)

Baca Juga:

Pencabutan Usaha hingga Pidana Menanti Pelaku Usaha yang Ngeyel saat PSBB