Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi (GAK-LPT) yang meminta pemerintah dengan supervisi KPK merancang ulang sistem e-KTP karena dinilai kurang bermanfaat.
"Inisiatif ini merupakan langkah maju, karena tentu kami tidak ingin e-KTP hanya diungkap kasusnya, tapi tidak memberikan solusi. Karena bangsa ini membutuhkan sistem identitas yang baik," ujar Penasihat KPK, Mohammad Tsanni Annafari, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (8/3).
Dorongan dari GAK-LPT, kata Tsanny, akan menjadi masukan bagi KPK. Dia menyebut saat ini tim pencegahan lembaga antirasuah sudah melakukan upaya identifikasi guna memperbaiki sistem e-KTP.
"Sehingga sistem ini bisa berjalan seperti seharusnya. Akan ada banyak hal yang diidentifikasi agar sistem ini berjalan sebagaimana mestinya, termasuk misalnya aspek hukum," ujarnya.
Tsanni menyebutkan, bahwa design e-KTP harus sesuai dengan kebutuhan serta tidak menimbulkan masalah korupsi baru. Karena itu, peran dari GAK-LPT penting agar pemerintah peduli dengan masalah yang serius seperti halnya kasus e-KTP.
"Apa lagi akan ada kebutuhan konkret identitas ini seperti Pileg dan Pilpres 2019. Sehingga penyempurnaan sistem e-KTP ini sangat mendesak," pungkasnya.
Sebelumnya, Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi (GAK-LPT) meminta pemerintah dengan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merancang ulang sistem e-KTP. Pasalnya, e-KTP yang ada saat ini dinilai kurang bermanfaat.
"Chip dalam e-KTP memiliki kapasitas rendah dan operating system yang tidak kompatibel untuk mendukung berbagai program pemerintah seperti pajak, program sosial, kesehatan dan pendataan pemilih untuk Pemilu," kata Ketua GAK-LPT bidang antar lembaga, Suwidi Tono.
Kasus megakorupsi e-KTP, kata Suwidi, merupakan bukti konkrit bahwa proyek e-KTP dijadikan “bancakan” berbagai pihak dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Kependudukan no 23 tahun 2006.
Suwidi menuturkan, pihaknya menyoroti dampak dari korupsi e-KTP yang membuat
terjadinya pemborosan keuangan negara yang terus berlanjut, antara lain negara harus belanja Rp 222 milyar untuk blanko e-KTP selama kurun waktu 2016-2017.
"Kerugian akibat penggunaan sistem dan lisensi biometri yang mencapai Rp 800 milyar lebih dan akan terus berlanjut," tuturnya.
Menurut Suwidi, pemborosan keuangan negara akibat pemberlakuan e-KTP yang tidak lebih dari sekadar KTP kertas lantaran fungsi elektronik didalamnya tidak bermanfaat sama sekali harus dihentikan.
"Cukuplah dengan yang dikorupsi Rp 2,3 trilyun dan kerugian Rp 222 miliar selama 2016-2017 saja. Jangan ada tambahan kerugian negara di tahun 2018 dan seterusnya," tegasnya.
Karena itu, lanjut dia, pemerintah harus menjadikan momentum pengusutan korupsi e-KTP sebagai koreksi mendasar dan menyeluruh untuk membangun sistem kependudukan yang andal, aman, dan mempunyai nilai guna tinggi. (Pon)
