Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pemerintah mulai mempersiapkan Kota Lama Semarang menuju menjadi Situs Warisan Dunia. Kota tua peninggalan kolonial Belanda tersebut saat ini sudah mendapat dukungan dari UNESCO.
Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) meminta Pemerintah Kota Semarang mengirimkan perwakilannya untuk belajar di Jepang untuk mengikuti pelatihan mitigasi bencana terkait pemeliharaan kawasan Kota Lama Semarang.
"Prinsipnya, mereka (UNESCO, red.) mendukung pengembangan kawasan Kota Lama Semarang. Bahkan meminta ada dua orang bisa dikirim ke Jepang untuk dididik," kata Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu di Semarang, Kamis (3/1), dilansir Antara.
Hevearita selaku Ketua Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) mengatakan dua delegasi diminta dikirim ke Jepang untuk mempelajari dan mendalami ilmu mitigasi mengantisipasi terjadinya bencana yang bisa merusak aset bangunan cagar budaya di kawasan Kota Lama.
"Mereka (delegasi, red.) akan berada di Jepang selama tiga minggu. Selain mendapatkan pendidikan tentang mitigasi bencana, mereka juga akan mendapatkan ilmu tentang cara pemeliharaan kawasan Kota Lama yang bernilai sejarah tinggi," katanya.
Jepang, kata dia, dipilih sebagai tujuan belajar oleh UNESCO karena negara tersebut memiliki sejarah dan banyak pengalaman langkah mitigasi bencana, apalagi topografis Jepang termasuk negara yang rawan bencana alam.
"Mitigasi terhadap bencana awalnya adalah pada penataan drainase, kemudian kondisi bangunan-bangunannya. UNESCO sangat mengapresiasi. Di Jepang kan terjadi pula gempa bumi, tsunami, dan sebagainya sehingga mereka berpengalaman," kata Hevearita.
Untuk tahapan kawasan Kota Lama Semarang menjadi World Heritage atau Situs Warisan Dunia, kata dia, saat ini sedang dalam proses pengisian formulir dan penyelesaian dossier, yakni berkas-berkas yang diperlukan terkait sejarah kawasan Kota Lama Semarang.
Sembari upaya pembenahan dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kata dia, BPK2L melakukan penyelesaian persoalan administrasi yang diharapkan segera rampung agar bisa segera dikirimkan ke UNESCO.
"Jadi, sambil beriringan ada pembangunan dari Kementerian PUPR dengan revitalisasi. Pada Agustus-September nanti, kami harus sudah selesaikan draft administrasi dossier-nya sehingga finalnya sudah diserahkan pada November 2018," katanya. (*)
