Korupsi Tak Tertangani, Abdullah Hehamahua Dorong Pembentukan KPK Daerah
Gedung KPK (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)
MerahPutih Nasional - Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua, memandang operasi tangkap tangan (OTT) di daerah kurang optimal.
Menurut Abdullah, koordinasi di daerah dengan di pusat menelan waktu yang tidak lama. Bahkan, dia menambahkan, KPK masih kekurangan orang untuk ditempatkan di daerah. Dia menjelaskan, atas dasar itu perlunya pembentukan KPK di daerah.
"Korupsi, itulah sebabnya jika saya menjajaki pembentukan KPK di provinsi, Anda harus dorong DPR menganggap KPK di daerah sebagai prioritas," ujar Abdullah di Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (22/6).
Lebih lanjut pria yang mengenakan baju koko berwarna putih itu menjelaskan, salah satu ciri-ciri pejabat daerah yang korupsi adalah tidak meratanya pembangunan di daerah tersebut. Sementara PAD dan APBD terbilang besar.
"Klu yang pertama adalah PAD besar dan APBD besar, tapi pembangunan tidak ada. Itu info kalau ada korupsi," tandasnya sebelum meninggalkan Gedung KPK. (AB)
Baca Juga:
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
KPK Lakukan 11 OTT, Tetapkan 118 Tersangka, dan Pulihkan Aset Negara Rp 1,53 Triliun Sepanjang 2025, Tertinggi dalam 5 Tahun Terakhir
Kejagung Pecat Kajari Huku Sungai Utara dan 3 Anak Buahnya Setelah Terjaring OTT KPK
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Terjaring OTT KPK, Bupati Bekasi Ade Kunang Punya Harta Rp 79 Miliar
OTT KPK di Kabupaten Bekasi, Ayah Bupati Ade Kunang Turut Ditangkap
KPK Sebut OTT Bupati Bekasi terkait Dugaan Suap Proyek, Sita Uang Ratusan Juta Rupiah
OTT KPK di Tangerang, 2 Pengacara Ditangkap Terkait dengan Jaksa
KPK Konfirmasi OTT di Tangerang, Lima Orang Ditangkap
OTT Bupati Lampung Tengah, KPK Sita Uang Tunai dan Logam Mulia
KPK Ungkap OTT Bupati Ponorogo Terkait Mutasi dan Promosi Jabatan