Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Dugaan gratifikasi eks Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono (AP) menjadi pintu masuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Lembaga antirasuah memberi sinyal bakal mengembangkannya ke pejabat Bea Cukai lainnya.
"Dari orang-orang yang sudah kita tangani saat ini seperti saudara AP ya tentu kita akan kembangkan, tidak hanya di Makassar," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur dikutip Rabu (7/6).
Baca Juga:
KPK Tahan Eks Komisaris Wika Beton Tersangka Kasus Suap MA
Hal itu sejalan dengan pernyataan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Pahala sebelumnya menyebut jika pihaknya sedang menelusuri pegawai DJBC yang terindikasi memiliki saham di perusahaan ekspor atau impor.
KPK sejauh ini telah menemukan sebanyak 28 pegawai di DJBC memiliki saham pada beberapa perusahaan. Salah satu contohnya, sebut Pahala, yakni Eko Darmanto yang sempat menjabat Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta.
Asep kembali memastikan pihaknya bakal pengembangannya. Terlebih, KPK telah mengantongi sejumlah temuan.
"Ini menjadi isu yang hangat di belakangan ini dan tentunya kami yang sudah masuk ke KPK akan kita tangani dengan baik," kata Asep.
"Dan informasinya akan terus kita gali, di mana saja, di tempat mana saja, pada posisi apa saja," ujar Asep menambahkan.
Baca Juga:
KPK Geledah Rumah Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono di Batam
Diketahui, KPK sebelumnya telah menetapkan Andhi sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Andhi disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Terkait proses penyidikan kasus ini, Andhi telah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhitung mulai 15 Mei 2023 hingga 15 November 2023.
Dalam proses pengusutan kasus itu, KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Salah satunya di kediaman Andhi Pramono di Kota Batam dan Bogor.
KPK tak segan-segan menjerat pelaku tindak pidana korupsi dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) guna pemulihan keuangan negara yang telah dirampok pelaku. (Pon)
Baca Juga:
KPK Periksa Arie Prabowo Ariotedjo
