Korlantas Polri Gunakan Kendaraan Listrik Amankan KTT ASEAN 2023

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 03 September 2023
Korlantas Polri Gunakan Kendaraan Listrik Amankan KTT ASEAN 2023

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, Rabu (25/1/2023). (ANTARA/HO-Korlantas Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 dipastikan bakal menggunakan kendaraan hemat energi.

Kepala Korlantas Polri, Irjen Firman Shantyabudi memastikan pihaknya akan menggunakan kendaraan listrik untuk pengamanan KTT ASEAN 2023.

Baca Juga:

2 Ribu Lebih Satpol PP Diterjunkan dalam Pengamanan KTT ASEAN Jakarta

"Kendaraan akan kami maksimalkan motor dan roda empat listrik yang dipakai di Labuan Bajo dan Bali akan kita kerahkan di sini," ungkap Firman di Jakarta, Minggu (3/9).

Firman menjelaskan, sebagian kendaraan tersebut juga telah digunakan dalam pengamanan sebelumnya di Labuan Bajo dan Bali.

Firman menekankan pengamanan untuk tamu negara yang menghadiri KTT ASEAN mencakup seluruh perjalanan dari bandara, penginapan, hingga tempat acara KTT ASEAN itu sendiri.

"Kami akan memastikan semua rute yang dibutuhkan, mulai dari bandara hingga tempat penginapan dan venue acara, berjalan lancar," tutur Firman.

Sebagai informasi, TNI-Polri telah menggelar apel gelar pasukan gabungan untuk memulai operasi pengamanan KTT ASEAN di Jakarta pada Jumat (1/9).

Pengamanan ini akan berlangsung mulai 1 hingga 9 September 2023. Lebih dari 13.158 personel gabungan TNI-Polri telah dikerahkan dalam operasi pengamanan KTT ASEAN 2023.

Baca Juga:

Kapolri Imbau Jangan ada yang Demo Selama KTT ASEAN

Selain personel, berbagai kendaraan taktis termasuk mobil dan helikopter juga telah dipersiapkan untuk memastikan keamanan tamu negara.

KTT ASEAN Summit 2023 di Jakarta akan berlangsung mulai Senin hingga Jumat, 5-7 September 2023. Pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN ini akan terpusat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat.

Sedikit berbeda dengan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, KTT ke-43 ASEAN tidak hanya dihadiri oleh pemimpin organisasi dari negara ASEAN.

Tetapi turut dihadiri negara-negara mitra, yakni Tiongkok, India, Korea Selatan, Jepang, Selandia Baru, Australia, Federasi Rusia, dan Amerika Serikat.

Bahkan, rencananya pemimpin Pacific Island Forum, Perdana Menteri Kanada, Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) juga turut hadir dalam pertemuan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta.

Adapun, tema kegiatan KTT ke-43 ASEAN ini secara umum adalah 'ASEAN Matters: Epicentrum of Growth'. (Knu)

Baca Juga:

Panglima TNI-Kapolri Kerahkan 12.543 Pasukan Jaga Keamanan KTT ASEAN

#KTT ASEAN #Jakarta Pusat #Kakorlantas #Korlantas #Polri #Kendaraan Listrik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Bagikan