Kontras Sebut Rezim Jokowi Mirip Orde Baru

MerahPutih.com - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dinilai semakin jauh dari kemajuan dan penegakkan Hak Asasi Manusia, salah satunya terkait penyelesaian pelanggaran HAM Berat masa lalu.

Bahkan, Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Feri Kusuma menyebut rezim Jokowi mirip dengan Rezim Orde Baru.

"Selama ini banyak masyarakat menilai rezim hari ini hampir mirip orde baru. Kritik dikriminalisasi, diskusi dibubarkan, lahirnya kebijakan berujung pada represif," ujarnya di Kantor Amnesty International Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/9).

Feri mengatakan, tiga tahun pemerintahan Jokowi berjalan belum terlihat adanya arah positif terkait penyelesaian kasus HAM berat masa lalu. Padahal, saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 Jokowi berjanji bakal menuntaskan kasus-kasus tersebut.

Feri dan sejumlah pegiat HAM lainnya juga menyayangkan, Jokowi justru menunjuk Wiranto sebagai Menteri Koordinator Hukum dan Kemananan (Menko Polhukam).

"Kita tahu di banyak dokumen termasuk dokumen resmi Komnas HAM Wiranto aktor yang bertanggung jawab dalam beberapa kasus pelanggaran HAM Orde Baru," tegasnya.

Impunitas, sambung Feri, semakin tebal di era Jokowi. Bahkan, aktor-aktor yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat masa lalu justru mendapatkan posisi strategis di dalam pemerintahan.

"Ini semakin berikan pesan bahwa penegakkan HAM semakin gelap. Harapan kita agar korban diselesaikan semakin jauh dari kenyataan," jelas dia.

Karena itu, di momen peringatan 33 tahun Peristiwa Tanjung Priok yang jatuh pada esok hari, Feri mengingatkan pemerintah agar menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada 12 September 1984 itu.

"Momen ini kita harapkan pesan sampai pada presiden untuk serius menindaklanjutinya dan tidak melimpahkan pada Menko Polhukam yang kita nilai tidak bisa memproses penegakkan HAM secara transparan," pungkasnya.(Pon)

Baca juga berita terkait permasalahan HAM berat di: KontraS: Presiden Harus Lebih Jeli Memilih Kapolri