Konflik Ideologis PDIP vs Ormas ANAK NKRI

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 28 Juni 2020
Konflik Ideologis PDIP vs Ormas ANAK NKRI

Pengamat politik dari President University, Muhammad AS Hikam. Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik dari President University, Muhammad AS Hikam menilai bahwa konflik yang terjadi antara Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI) dengan PDIP tidak akan kemana-mana. Hal ini dinilai Hikam lantaran kedua belah pihak hanya sekedar memainkan manuver wacana semata.

“Menurut hemat saya ada beberapa skenario. Salah satunya tidak akan terjadi apapun, karena baik respon PDIP dan ANAK-NKRI adalah sekedar manuver wacana dan kontra-wacana tentang insiden pembakaran bendera,” kata Hikam.

Baca Juga

Tanggapan Muhammadiyah Terkait Pembakaran Bendera PDIP

Hal ini terjadi ketika Polri sebagai institusi penegak hukum bisa inisiatif mengambil langkah untuk mengentaskan dan meredam konflik antar kedua kubu ini.

Karena ia memprediksikan, ketika tidak ada upaya untuk menghentikan kedua belah pihak, maka polemiknya bisa bergerak menjadi konflik politik.

“Manuver wacana dan kontra-wacana ini akan menggelinding dan tak berhenti pada pertarungan kata-kata, namun berimbas pada aksi-aksi yang bernuansa politik,” ujarnya.

Pengamat politik AS Hikam saat diskusi bertajuk “Kebangkitan PKI, Isu atau Realitas?” di Balai Sarwono, Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (14/6). (MP/Ponco Sulaksono)
Pengamat politik AS Hikam saat diskusi bertajuk “Kebangkitan PKI, Isu atau Realitas?” di Balai Sarwono, Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (14/6). (MP/Ponco Sulaksono)

Hal ini disebabkan karena kedua pihak yg berseteru menganggap insiden pembakaran bendera adalah sebuah pintu masuk bagi perjuangan politik yang sangat substansial.

Apalagi, dampak negatif selanjutnya juga bisa mengarah ke konflik ideologis. “Dampaknya sudah jelas; bukan saja kegaduhan di ranah wacana publik, tetapi bisa juga mewujud dalam konflik politik dan sosial serta ideologi,” paparnya.

Oleh karena itu, Hikam mengharapkan agar aparat penegak hukum dalam hal ini Polri busa turun gunung untuk meminimalisir polemik yang lebih parah lagi.

Baca Juga

Bisa Terjadi Kekisruhan, Polisi Dinilai Lambat Usut Pembakaran Bendera PDIP

“Namun bisa diredam syukur-syukur terjadi resolusi konflik, karena keterlibatan aparat hukum yang aktif mengambil inisiatif,” tuturnya. (Knu)

#Muhammad AS Hikam #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Bagikan