Soffi Amira
MerahPutih.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, mendesak pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Timur Tengah untuk segera mengambil langkah darurat guna melindungi ribuan jemaah umrah asal Indonesia.
Hal ini merespons eskalasi konflik pascaserangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang memicu penutupan wilayah udara dan tertahannya jemaah di berbagai bandara transit.
Maman menegaskan, bahwa keselamatan WNI harus menjadi prioritas absolut di tengah ketidakpastian geopolitik saat ini.
Ia menyoroti kondisi jemaah yang kini nasibnya menggantung karena jalur penerbangan menuju Arab Saudi maupun rute pulang ke tanah air terganggu secara signifikan.
Baca juga:
Imbas Perang AS-Israel vs Iran, Pramono Waspadai Kenaikan Harga di Jakarta
“Kami sangat prihatin dengan dampak langsung yang dirasakan jemaah umrah Indonesia yang tertahan di sejumlah bandara transit. Keselamatan dan perlindungan WNI harus menjadi prioritas utama. Negara wajib hadir memastikan mereka dalam kondisi aman, mendapatkan logistik yang cukup, serta kepastian informasi,” ujar Maman di Jakarta, Senin (2/3).
Legislator PKB ini meminta adanya koordinasi lintas sektoral yang intensif antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, dan Kementerian Perhubungan.
Menurutnya, pemerintah harus segera menyusun skema mitigasi konkret, mulai dari pengalihan rute penerbangan hingga penyediaan akomodasi sementara bagi jemaah yang telantar di negara transit.
“Kami meminta pemerintah melakukan langkah mitigasi cepat, mulai dari pendataan jemaah terdampak, penyediaan akomodasi, hingga skema pemulangan yang aman jika situasi memungkinkan. Jangan sampai jemaah dibiarkan tanpa kepastian di bandara,” tegasnya.
Baca juga:
Masuk Board of Peace, DPR Nilai Posisi Indonesia tak Lagi Netral di Mata Iran
Selain aspek teknis, Maman juga menekankan pentingnya pusat informasi resmi satu pintu untuk mencegah kepanikan keluarga di Indonesia.
Ia memperingatkan agar pemerintah aktif memberikan pembaruan (update) berkala agar masyarakat tidak terjebak informasi simpang siur atau hoaks yang beredar di media sosial.
“Pemerintah harus menjadi rujukan utama informasi dalam situasi krisis ini. Jangan sampai keluarga jemaah mendapatkan informasi dari sumber yang tidak valid. Kami juga mengimbau penyelenggara travel umrah untuk aktif berkoordinasi dengan KBRI guna memastikan pendampingan jemaah di lapangan,” tambahnya.
Maman pun meminta seluruh jemaah umrah yang terdampak untuk tetap tenang dan mengikuti instruksi otoritas setempat maupun perwakilan RI.
Ia juga memastikan Komisi VIII akan terus mengawal perkembangan situasi ini hingga seluruh WNI dipastikan berada dalam posisi aman.
"Kami berharap jamaah umroh tetap tenang dan memprioritaskan keselamatan diri,” pungkasnya. (Pon)
